“Menegakkan Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab dan Keteladanan Sebagai Budaya Kerja Kementerian Agama”

Rabu, 17 Desember 2014

Intruksi Mengikuti Upacara HAB 69





INTRUKSI MENGIKUTI UPACARA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAB KEMENTERIAN AGAMA KE-69 TAHUN 2015
TINGKAT KABUPATEN BOGOR

“Menegakkan Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab dan Keteladanan Sebagai Budaya Kerja Kementerian Agama”



Assalamu'alaikum      Wr.     Wb.

Diintruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk mengikuti upacara dalam rangka memperingati HAB Kementerian Agama ke-69 pada  :

Hari/tanggal : Sabtu, 03 Januari 2015 
Tempat : Lapangan Tegar Beriman Komplek Pemda Bogor
Jam : 07.30-selesai

PAKAIAN :
Peserta Upacara : Kemeja Lengan Panjangn Warna Putih, Celana Hitam, dan Berpeci (laki-laki) dan untuk perempuan menyesuaikan
Pejabat : Kemeja Lengan Panjangn Warna Putih, Celana Hitam, Berpeci, dan Berdasi

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum     Wr.     Wb.

Bogor, 18 Desember 2014 
Kepala Kantor

ttd

Dr. H. SUHENDRA, MM.

Keterangan : Peserta upacara (PNS) akan diabsen berdasarkan PP. 53 Tahun 2010. Informasi lebih lanjut mengenai upacara bisa berhubungan ke Koordinator Upacara dan Acara (Miftachul Huda/081553202323)



Kamis, 30 Oktober 2014

Remunerasi

Pegawai Jangan Datang dan Pulang Demi Absen


Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, tunjangan kinerja atau remunerasi pegawai akan dibayarkan mengacu pada dua hal yaitu, disiplin kerja dan kinerja.
“Kita tidak ingin pegawai datang, berada di kantor dan pulang demi absen, tapi bekerja sebagai ibadah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Maha Pencipta,” kata Menag  pada pembukaan sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Agama, Rabu (29/10) malam di Hotel Cempaka, Jakarta. Hadir pada acara ini, Sekjen Kemenag Nur Syam, pejabat eselon I dan II serta peserta dari pusat dan daerah.
Acuan pertama, kata Menag, berdasarkan disiplin kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Acuan kedua, berdasarkan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Menag menjelaskan, pelaksanaan aturan tersebut berdampak pada pemberian penambahan atau mengurangi tunjangan kinerja yang diterima pegawai. “Disiplin yang kita bangun di Kemenag bukan disiplin yang membelenggu atau mematikan kreativitas dan membatasi pengembangan diri pegawai, tetapi disiplin yang produktif dan disiplin yang manusiawi,” jelasnya.
Menag mengatakan, anggaran tunjangan kinerja disiapkan setiap tahun, namun operasionalisasi pemberian tunjangan kinerja akan selalu dimonitor, dievaluasi dan direview secara berkala oleh Menteri Agama dan Tim Reformasi Birokasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Salah satu instrument penilai adalah form penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) secara online yang dikoodinasikan inspektur jenderal.
Ketua Panitia Karo Ortala Setjen Basidin Mizal mengatakan, setiap pegawai Kemenag wajib melaksanakan program reformasi birokrasi pada delapan area perubahan yang mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan pengutan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (SUMBER : WWW.KEMENAG.GO.ID)

Rabu, 15 Oktober 2014


Sambut Era Revolusi Mental Dengan Kembangkan Lima Budaya Kerja


Indonesia dalam beberapa hari ke depan akan memasuki masa transisi seiring adanya pergantian Presiden dari Soesilo Bambang Yushoyono ke Joko Widodo. Revolusi mental menjadi salah satu isu utama pada masa pergantian kepemimpinan nasional ini.
Sebagai bagian dari Kementerian, hal ini tentu perlu direspon oleh Kementerian Agama. Karenanya, menyambut era revolusi mental, Mantan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat menyarankan jajaran Kemenag untuk menyambut era revolusi mental dengan mengembangkan budaya kerja yang lebih baik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
“Budaya adalah perekat di mana semua orang di dalam 0rganisasi menjadi menyatu. Culture seperti besi magnet di mana molekul dari besi magnet mengarah ke arah tertentu, sementara  molekul besi biasa itu terpencar. Budaya bisa mengarahkan sebenarnya ke arah mana organisasi akan berjalan,” tegas Bahrul saat menjadi Narasumber pada Rapim Eselon I Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014.
“Budaya kerja adalah tata nilai yang dibangun bersama dan dikomitmenkan bersama lalu dinyatakan dalam tindakan,” tambahnya.
Menurut Bahrul, setidaknya ada lima budaya kerja yang perlu terus dikembangkan Kementerian Agama, yaitu:
Pertama, budaya mengabdi. Dikatakan Bahrul bahwa budaya mengabdi merupakan sesuatu yang mutlak karena Kemenag merupakan organisasi publik yang bertugas melayani publik. “Mental pertama yang harus dimiliki seluruh aparatur adalah budaya untuk mengabdi,” terangnya. 
Mengadi, kata Bahrul, adalah menyerahkan energi dan pikiran kita untuk membangun Kemenag agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. “Aparatur kemenag memegang fungsi risalah kenabian. Abdikan diri untuk membawa misi mulia ini; bagaimana agar seluruh karyawan Kemenag memahami bahwa kita adalah organisasi yang melayani,” tegasnya.
Kedua, budaya belajar. Bahrul mengetakan bahwa Kemenag ke depan  harus menjadi learning organization, menjadi organisasi pembelajar. Maksudnya, kementerian di mana  seluruh orang yang ada di dalamnya mau terus belajar, dan pada saat yang sama juga melakukan unlearning (melepas) terhadap segala sesuatu yang tidak baik.
“Kalau ini tidak dikembangkan, kementerian ini akan tertatih-tatih oleh perkembangan. Hilangkan sikap atasan bahwa ketika anak buah berkembang itu ancaman,” kata Bahrul. 
“Kemenag harus menjadi  learning organisation. Tidak semua harus melalui sekolah atau kursus, tapi  diawali dari arahan langsung dan keteladanan dari atasan,” imbuhnya.
Ketiga, budaya unggul. Organisasi yang mempunyai budaya unggul akan senantiasa mendorong  setiap orang didalalmnya untuk berprestasi. “Jangan ada orang yang merasa tidak punya ruang berprestasi. Jangan ada atasan yang merasa takut kalau anak buahnya berprestasi,” ujar Bahrul. 
“Dorong setiap orang bekerja pada titik maksimal. Yakinkan aparatur bahwa Kemenag bisa unggul. Yakinkan semua orang bisa berprestai unggul,” tambahnya.
Keempat, budaya bekerjasama. Dikatakan Bahrul bahwa team building, team work, merupakan keniscayaan dalam organisasi. Organisasi ada karena kita berkumpul untuk tujuan yang sama. “Kekuatan anda akan diuji pada seberapa anda mampu menggerakan hasil terbaik bersama orang lain,” tandasnya.
Kelima, budaya ikhlas. Menurut Bahrul, ikhlas penting. Sebab,  ruh dari semuanya adalah mengikhlaskan seluruh pekerjaan. 
Bahrul mengatakan bahwa kelima budaya tersebut mudah untuk dikatakan, tapi tuidak mudah untuk melaksanakannya. Untuk itu, dibutuhkan  leadership yang kuat. 
“Kultur dibangun dari pimpinan. Leadership menjadi sangat penting. Leadership kita diuji untuk menerapkan 5 kultur ini di masa mendatang,” terangnya.
Bahrul menambahkan bahwa setidaknya ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh seorang dengan leadership yang baik, yaitu: logos, etos, dan patos. Menurutnya, pemimpin harus mempunyai pengetahuan dan nalar (logos). “Logik menjadi kekuatan leader. Jika pimpinan tidak bisa mengambil keputusan logik, bawahan pusing,” ujarnya.
Pemimpin juga harus memiliki etos yang mewujud dalam integritas. Menurut Bahrul, jika seseorang mempunyai logos, tapi tidak memiliki etos, maka aparat tidak akan nurut  karena integritasnya dipertanyakan. 
Hal terakhir yang harus dimiliki seorang leader adalah patos atau empati pada semua orang di lingkungannya. Menurutnya, empati menjadi bagian persoalan penting dalam leadership.
“Kalau ini bisa diterapkan, maka leadership akan kuat untuk menancapkan tata nilai. Leadership tidak bisa diajarkan, tapi diperlukan keteladanan,” ungkapnya. 
“Memimpin bukanlah hak, karena kita pegwai negeri. Memimpin merupakan amanah, pengabdian dan tanggung jawab. Maka pimpinlah dengan nurani dan akal sehat, pikiran dan hati. Jika ini tidak digunakan, maka transformasi budaya yang dibangun akan gagal,” pesannya. (sumber : www.kemenag.go.id)

Remunerasi Kemenag


Karopeg: Setiap Pegawai Harus Punya Jabatan




Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tunjangan kinerja Kementerian Agama sudah terbit, yaitu: Perpres No 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja  Kementerian Agama. Sehubungan itu, Kementerian Agama telah menyiapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai aturan turunannya.
Akan hal ini, Kepala Biro Kepegawaian Mahsusi menegaskan bahwa setiap PNS harus mempunyai jabatan. “Tuntutan perundang-undangan untuk pencairan tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada seluruh PNS di antaranya adalah PNS itu mempunyai jabatan,” tegasnya pada Rapim Unit Eselon I Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014, Bandung, Rabu (15/10)..
Mahsusi meminta aparatur Kemenag untuk mengubah mindset nya terkait klasifikasi jabatan. Menurutnya, jabatan yang sudah kita kenal selama ini terdiri dari jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana atau staf.
“Mindset ini harus diubah. Jabatan sekarang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, yaitu jabatan fungsional yang sekarang sudah di SK-kan, dan  sisanya yang biasa kita kenal sebagai staf, tidak akan mendapar tunjangan kinerja jika belum mendapat SK jabatan fungsional umum,” terang Mahsusi.
Mahsusi menambahkan bahwa  Kementerian Agama telah menyiapkan tiga  Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai aturan operasional Perpres No 108 Tahun 2014. “Senin akan terbit PMA tentang tunjangan kinerja dan mohon agar segera diserahkan ke satker untuk dipelajari,” terangnya.
“Ada 3 PMA yang akan diterbitkan agar segera dipelajari secara komprehensif dan dipahami,” tambahnya.
Ketiga PMA tersebut adalah PMA tentang Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja, PMA tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama, serta PMA tentang Penetapan Kelas Jabatan.
Sehubungan itu, Mahsusi meminta agar seluruh pimpinan satker segera menerbitkan SK Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada satker masing-masing.  Dikatakan Mahsusi bahwa Sekjen Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pengangkatan jabatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum yang meminta agar setiap satker segera memetakan dan mengangkat PNS dalam JFU dengan menyiapkan Surat Keputusan Menteri Agama tentang Jabatan Fungsional Umum. (sumber : www.kemenag.go.id)

Jumat, 01 Agustus 2014

Penerimaan CPNS

Pemerintah Tetapkan 11 Jabatan CPNS untuk Sarjana Semua Jurusan

Seiring dengan kebijakan dibukanya lowongan CPNS  lintas jurusan sebanyak lima persen formasi, pemerintah telah menetapkan adanya 11 jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana dari semua jurusan. Sayangnya, banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang dapat dilamar olehsarjana dari  semua jurusan.
Hal itu merupakan salah satu penyebab belum rampungnya proses verifikasi formasi CPNS dari sejumlah daerah, untuk selanjutnya mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kalau ijin prinsip sudah ada diharapkan segera bisa diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemda,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman saat talk show di sela-sela simulasi CAT di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (22/07).
Dikatakan, ada beberapa permasalahan terkait dengan pengisian rincian jabatan. Antara lain belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. Selain itu, jabatan yang diusulkan belum tercantum dalam e-Formasi, penyusunan formasi yang seharusnya disusun per jabatan, banyak yang disusun  berdasarkan unit organisasi. Masalah lain, jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip, banyak yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang dapat dilamar oleh semua jurusan. “Bahkan ada usulan yang belum di tandatangan oleh pejabat pembina kepegawaian,” tambahnya.
Disebutkan, 11 jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari semua urusan dimaksud adalah, Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, idyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perekayasa, dan Pemeriksa.  
Herman menambahkan, bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi untuk 11 jabatan yang bisa dilamar oleh saraja dari semua jurusan tersebut supaya segera mengalokasikannya. (www.menpan.go.id)


Kamis, 17 Juli 2014

Pemberkasan TH K2



INFORMASI PEMBERKASAN TH K2
LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
 YANG DINYATAKAN LULUS


Setiap tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan diterima dan/atau memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada PPK disertai dengan :
1.  fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas  yang ditetapkan. Ijazah/STTB yang dilampirkan untuk Tenaga Honorer K II berdasarkan ijazah/STTB yang sesuai dengan data base yang digunakan pada waktu ujian/test.
2.     pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar berlatar belakang merah, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut;
3.    fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II;
4.   daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki termasuk pengalaman kerja sebagai tenaga honorer (unduh di lampiran)
5.   surat pernyatan 5 poin yang dibuat menurut contoh anak lampiran I.d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 (unduh di lampiran)
6.     surat pernyataan Integritas/terus menerus yang dibuat oleh atasan langsungnya dan disahkan oleh pejabat eselon II  (unduh di lampiran)
7.       Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk perorangan masing-masing Tenaga Honorer K II, yang ditandatangani diatas meterai  oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yg menyatakan kpd pejabat tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata terbukti  bahwa data tenaga honorer yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sah (unduh di lampiran)
8.       Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Tenaga Honorer K II, yang ditandatangani diatas meterai  oleh masing-masing Tenaga Honorer K II yang menyatakan kepada Tenaga Honorer tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata terbukti  bahwa data tenaga honorer yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sah (unduh di lampiran)
9.       Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Tenaga Honorer K II, yang ditandatangani diatas meterai  oleh masing-masing Tenaga Honorer K II yang menyatakan kepada Tenaga Honorer tersebut, akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata terbukti  bahwa data tenaga honorer yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sah. (unduh di lampiran)
10.   Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan POLRI;
11.   Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
12.   Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotro-pika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;

SUSUNAN BERKAS

1.   Listing Kelulusan TH K.II (Printout Pengumuman dari Menpan & RB yang ada nama yang bersangkutan)
2.      Surat Lamaran (Tulis tangan, tinta hitam, dan bermaterai 6000 ditujukan kepada menteri Agama)
3.       Paspoto 3 x 4 sebanyak 5 lembar (latar belakang merah)
4.       Fotokopi Ijazah (dari awal sampai terakhir pendataan)
5.       Daftar Riwayat Hidup (DRH) Kepka BKN No. 11 Tahun 2002
6.       Super 5 Poin (Kepka BKN No 11 Tahun 2002)
7.       Super 2 Poin (Anak Lampiran I-k Perka BKN No 9 Tahun 2012
8.       SPPM dari PPK
9.       SPPM dari Tenaga Honorer
10.   SKCK
11.   Suket Sehat Jasmani & Rohani
12.   Suket Bebas narkoba
13.   SK Pengangkatan mulai diangkat sebagai Tenaga Honorer sampai dengan sekarang (2005-2014)

KETERANGAN  :
1. SEMUA BERKAS DIMASUKKAN DALAM MAP SNELHECTER PLASTIK WARNA MERAH DUA RANGKAP
2. BERKAS DATA DISERAHKAN KE TIM PEMBERKASAN ORTALA KEPEGAWAIAN TANGGAL 21 JULI 2014 PUKUL 09.00-SELESAI DI MTSN CIBINONG SESUAI DENGAN WILAYAH SEBAGAI BERIKUT :
§      PENYULUH AGAMA ISLAM &MTSN CIBINONG  (H. SUKIRMAN)
§      MAN JONGGOL DAN MAN CIBINONG  (EDY KUSNAWARDI)
§      KUA KECAMATAN    (SYEH SUFYAN TSAURI CHOTIB)
§      MTSN PARUNG DAN MTSN CARIU  (REZA PAHLEVI RIDLWAN)
§      MTSN BABAKANSIRNA  (MADLANI)
§      KANTOR KEMENAG DAN MIN PARUNG  (ISTI RAHAYU)
§      MIN SADENG   (MIFTACHUL HUDA)
§      MAN CIJERUK  (NITA SACHFITRI)
§      MAN LEUWILIANG  (DYAH PUSPITASARI)
3.    SELURUH BERKAS HARUS DIANTAR SENDIRI OLEH TH K2 YANG LULUS TIDAK BOLEH DIWAKILKAN