SELAMAT ATAS KEBERHASILAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR MERAIH PREDIKAT PENGELOLA SIMDIKKLAT 0.4 TERBAIK TAHUN 2014 SE PROVINSI JAWA BARAT

Rabu, 04 Maret 2015

18 Satker Jadi Pilot Project Zona Integritas

 

Irjen Kemenag M. Jasin mengatakan bahwa saat ini sudah ada 118 satuan kerja Kementerian Agama, pusat dan daerah, yang telah dijadikan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Wirokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK WBBM).
“Jumlah totalnya yang ikut pilot project ZI WBK WBBM tahun 2015 ada 118 Satker seluruh Indonesia,” demikian ditegaskan M. Jasin saat dihubungi via telepon, Kamis (05/03).
Ditjen Pendidikan Islam misalnya, telah menetapkan Sekretariat Ditjen, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, serta dua UIN, dua IAIN, dan dua STAIN sebagai pilot project pembangunan ZI WBK WBBM. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 2 Kantor Kemenag Kabupaten Kuningan dan Kota Cimahi sebagai pilot projek. Selain itu,  di setiap Kabupaten Kota juga telah ditetapkan KUA dan Madrasah Negeri untuk dijadikan sebagai pilot project sehingga totalnya menjadi 26 KUA dan 26 Madrasah Negeri .
Mantan komisioner KPK ini mengaku saat ini Itjen Kemenag sedang membuat buku modul penerapan zona integritas untuk disosialisasikan ke seluruh satker mulai bulan Maret ini.
Disinggung tentang target penerapan kriteria ZI WBK WBBM, M. Jasin menjelaskan sejumlah item, seperti: 1) semua pegawai Kemenag harus membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 2) semua satker membuat Unit Pengendali Gratifikasi; 3) semua pegawai Kemenag harus membuat sasaran kinerja pegawai (SKP); 4) semua satker Kemenag harus membuat indikator kinerja.
Selain itu,  satker Kemenag, terutama satker yang dijadikan sebagai pilot project ZI WBK WBBM harus membuat laporan masyarakat secara on line. “Semua satker Kemenag yang mempunyai layanan publik harus membuat Standard Pelayanan Minimal (SPM), dan Standard Layanan Prima (SLP),” tandasnya.(www.kemenag.go.id)

Senin, 02 Maret 2015




KUA dan Haji Harus Bersih dari Gratifikasi

 

“Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) harus benar-benar bersih dari gratifikasi. Sebagai satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mereka harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang jelas, mempunyai rumusan standar pelayanan minimal dan mengacu pada standar pelayanan prima.” tegas Inspektur Jenderal M. Jasin dalam Rapat Gelar Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus Tahap II di ruang Inspektorat Investigasi (Senin, 02/03/2015).

Di tahun 2014 capaian kinerja Kementerian Agama menurut mantan jajaran pimpinan KPK ini masih berkisar pada skor 54,83 capaiannya masih rendah. Sehingga di tahun 2015 Itjen akan melakukan evaluasi kinerja kepada 118 satuan kerja (satker) sebagai piloting project. Hal itu dimaksudkan agar outcome kinerja Kementerian Agama dalam pembangunan keagamaan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat dirasakan keberadaannya.

“Kementerian Agama dengan jumlah pegawai sekitar 240 ribuan dan menghabiskan anggaran setiap tahunnya sekitar 60 triliyun belum signifikan dalam membangun icon bersih dan melayani kepentingan masyarakat secara prima termasuk dalam peningkatan mutu pendidikan.” papar M. Jasin pula.

Untuk mendorong agar satker di bawah lingkup Kementerian Agama tidak gemuk struktur, Irjen M. Jasin merekomendasikan agar Madrasah Ibdtidaiyah (MI) tidak lagi menjadi satker. Hal itu untuk efektifitas struktur dan meminimalisir ketidaktertiban administrasi satker karena tidak terlalu banyak lagi. Sehingga Itjen diharapkan menjadi agent of change dalam pembangunan mindset dan kinerja Kementerian Agama secara khusus dan pembangunan masyarakat secara umum.(www.itjen.kemenag.go.id)

Selasa, 13 Januari 2015

Dumas


Serial Implementasi Zona Integritas: Responsif Terhadap Aduan Masyarakat


Kemenag berkomitmen untuk bergerak cepat dalam implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK-WBBM). Setelah dicanangkan pada Desember 2012 yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat Eselon I saat itu, tahun ini Kemenag menetapkan 500 satker yang dijadikan pilot project implementasi ZI WBK-WBBM, pusat dan daerah.
Selain itu, untuk mempermudah masyarakat, baik umum maupun jajaran pegawai Kemenag pusat dan daerah, Kemenag melalui Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk responsive terhadap setiap pengaduan masyarakat. Sebagai Unit Pengerak Integritas (UPI), Irjen Kemenag M. Jasin menegaskan bahwa satker yang dipimpinnya ini telah melakukan pengelolaan pengaduan.  Untuk memberikan kepastian, Itjen bahkan sudah membuat standard pelayanan bahwa setiap aduan harus direspon maksimal dalam kurun waktu 20 hari.
“Terkait pengaduan, kita sudah menetapkan waktu, 20 hari harus kita respon,” tegas Irjen Kemenag M. Jasin dalam sebuah kesempatan wawancara dengan  kontributor Pinmas di ruang kerjanya, Rabu (07/01) lalu.
Permenpan No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan  ZI WBK-WBBM mengatur bahwa setidaknya ada 20 item yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembakga dalam membangun ZI WBK-WBBM. Dua di antaranya terkait dengan  penerapan Whistle Blower System (WBS) tindak pidana korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas). 
WBS adalah sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhahdap pelapor. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempat kerjanya. Adapun  dumas, mekanismenya lebih dikhususkan pada masalah maladministrasi. Maksudnya, pengaduan yang terkait dengan perilaku atau perbuatan melawan hukum atau melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil atau immaterial bagi masyarakat dan perorangan. 
Respon atas aduan masyarakat (dumas), lanjut M. Jasin, hanya diberikan kepada dumas yang memenuhi persyaratan untuk dijawab, misalnya  ada nama dan alamat. “Kalau sms atau email tidak ada nama dan tidak ada alamat, itu repot,” terang mantan komisioner KPK ini. 
M. Jasin mengaku bahwa Itjen Kemenag terus meningkatkan layanan pengaduan masyarakat, baik dari  aspek kompetensi SDM maupun  sistem pengaduannya.  Menurutnya, seiring dengan berkembangnya sarana dumas, Itjen akan segera memperbaharu SOP yang sudah ada. “SOP nya sudah ada dan akan diperbaharui karena media yang kita tawarkan untuk menjadi akses masyarakat kepada Kemenag, khususnya ke Itjen itu bisa melalui email, sms, telepon, surat pengaduan, kotak pengaduan, langsung kepada petugas juga bisa,” terangnya. 
Ditambahkan M. Jasin,  Itjen juga sudah  mulai memperkenalkan Whistle Blowing System, melalui sistem yang akan dikembangkan dan disosialisasikan programnya agar pelapor atau yang mengadukan mau mencantumkan nomor password nya. Menurutnya, selama ini masyarakat atau aparatur yang mengirim aduan belum memahami betul bahwa kalau dengan WBS harus menggunakan password. 
“Kalau WBS, asal ada password maka kita respon langsung. Seperti di KPK itu tidak ada yang tersisa, semua terespon langsung karena bisa kita hubungi kembali untuk kita guide untuk bisa memenuhi bukti awal yang dia ketahui yang mengindikasikan adanya penyimpangan,” tambahnya.
Untuk menyampaikan dumas melalui WBS yang dikembangkan Itjen Kemenag, masyarakat bisa mengunjungi situs berikut: http://wbs.kemenag.go.id/
Layanan dumas menjadi salah satu dari 20 item yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (ZI WBK-WBBM). Pada tahun 2015 ini, Kemenag segera membuat piloting project satker, pusat dan daerah, yang harus menerapkan ZI WBK-WBBM dan akan dievaluasi setiap semester. (sumber : www.kemenag.go.id)

Rabu, 17 Desember 2014

Intruksi Mengikuti Upacara HAB 69





INTRUKSI MENGIKUTI UPACARA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HAB KEMENTERIAN AGAMA KE-69 TAHUN 2015
TINGKAT KABUPATEN BOGOR

“Menegakkan Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab dan Keteladanan Sebagai Budaya Kerja Kementerian Agama”



Assalamu'alaikum      Wr.     Wb.

Diintruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk mengikuti upacara dalam rangka memperingati HAB Kementerian Agama ke-69 pada  :

Hari/tanggal : Sabtu, 03 Januari 2015 
Tempat : Lapangan Tegar Beriman Komplek Pemda Bogor
Jam : 07.30-selesai

PAKAIAN :
Peserta Upacara dan Para Pejabat : Kemeja Lengan Panjangn Warna Putih, Celana/Rok Hitam, dan Berpeci/Kerudung Hitam 

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum     Wr.     Wb.

Bogor, 18 Desember 2014 
Kepala Kantor

ttd

Dr. H. SUHENDRA, MM.

Keterangan : Peserta upacara (PNS) akan diabsen berdasarkan PP. 53 Tahun 2010. Informasi lebih lanjut mengenai upacara bisa berhubungan ke Koordinator Upacara dan Acara (Miftachul Huda/081553202323)



Kamis, 30 Oktober 2014

Remunerasi

Pegawai Jangan Datang dan Pulang Demi Absen


Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, tunjangan kinerja atau remunerasi pegawai akan dibayarkan mengacu pada dua hal yaitu, disiplin kerja dan kinerja.
“Kita tidak ingin pegawai datang, berada di kantor dan pulang demi absen, tapi bekerja sebagai ibadah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Maha Pencipta,” kata Menag  pada pembukaan sosialisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Agama, Rabu (29/10) malam di Hotel Cempaka, Jakarta. Hadir pada acara ini, Sekjen Kemenag Nur Syam, pejabat eselon I dan II serta peserta dari pusat dan daerah.
Acuan pertama, kata Menag, berdasarkan disiplin kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Acuan kedua, berdasarkan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Menag menjelaskan, pelaksanaan aturan tersebut berdampak pada pemberian penambahan atau mengurangi tunjangan kinerja yang diterima pegawai. “Disiplin yang kita bangun di Kemenag bukan disiplin yang membelenggu atau mematikan kreativitas dan membatasi pengembangan diri pegawai, tetapi disiplin yang produktif dan disiplin yang manusiawi,” jelasnya.
Menag mengatakan, anggaran tunjangan kinerja disiapkan setiap tahun, namun operasionalisasi pemberian tunjangan kinerja akan selalu dimonitor, dievaluasi dan direview secara berkala oleh Menteri Agama dan Tim Reformasi Birokasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Salah satu instrument penilai adalah form penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) secara online yang dikoodinasikan inspektur jenderal.
Ketua Panitia Karo Ortala Setjen Basidin Mizal mengatakan, setiap pegawai Kemenag wajib melaksanakan program reformasi birokrasi pada delapan area perubahan yang mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan pengutan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (SUMBER : WWW.KEMENAG.GO.ID)