DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMENTERIAN AGAMA YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS, MAKA LAPORKAN BILA ADA OKNUM PNS YANG MERUGIKAN DAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM PELAYANAN KE BAGIAN ORTALA KEPEGAWAIAN SUB. BAG. TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR MELALUI EMAIL:upkemnagkabbogor@gmail.com

Senin, 07 April 2014

Hari Pemungutan Suara, Rabu 9 April 2014 Libur Nasional


Pemerintah menetapkan Rabu, 9 April 2014 sebagai hari libur nasional. Penetapan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional.
Keputusan itu sejalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang tersebut mengamanatkan pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional dengan Keputusan Presiden.
Dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga disebutkan, jika ada hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan, juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.

sumber : www.bkn.go.id

Rabu, 26 Maret 2014

RB Kemenag Tidak Meninggalkan Guru, Dosen, dan Pengawas


Kementerian Agama akan mengikutsertakan guru dan dosen serta pengawas dalam reformasi birokrasi dengan memberi tunjangan kinerja dengan ketentuan yang akan diatur selanjutnya. 

“Kalau ditinggalkan, saya tidak ingin sebagian tersenyum sebagian lagi bersedih,” demikian dinyatakan Sekjen Bahrul Hayat ketika memberikan arahan pada acara Rakor Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Jabatan Fungsional Dosen,Guru, dan Pengawas di Jakarta, Rabu (26/3) yang diikuti oleh 325 peserta yang terdiri dari pejabat eselon II di PTAN, Kabag, dan Kasubag Perencanaan dan Kegawaian di Kanwil Kemenag Provinsi. Acara tersebut dihadiri pejabat eselon II Pusat Karopeg Mahsusi, Karo Ortala Muharam Marzuki, Kepala KUB Mubarok, Sesditjen Pendis Kamaruddin Amin, dan Karo Umum Burhanuddin.

“Kita harus memikirkan kesejahteraan bagi guru dan dosen. Saya (pemerintah) tidak menyesal membayar tinggi bagi guru dan dosen meskipun belum terlihat hasilnya. Itu keyakinan saya,” papar Sekjen. 

Sekjen menegaskan agar kebijakan tunjangan profesi guru dan dosen jangan ditarik mundur, menurutnya ini salah satu cara bagaimana meningkatkan kualitas anak bangsa dengan memberi tunjangan profesi bagi guru dan dosen.  

“Ini memang belum terlihat, karena guru yang sudah ada sejak dulu, dan  perlahan kita tingkatkan kualitas dan kompetensinya,” ujarnya.

Rencana memberikan guru dan dosen memperoleh tunjangan kinerja dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Agama, menurut Sekjen kita tidak harus mengikuti kebijakan umum terkait ini. Bagi guru, dosen, dan pengawas akan memperoleh penghargaan sama yang disetarakan. 

Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Sekjen menargetkan bisa berlaku pada awal tahun 2015, bila seluruh persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. 

“Kita akan mengejar proses ini secepat mungkin, dan mengupayakan remunerasi berlaku mundur dari bulan Januari 2014. Kita akan usahakan,” tandas Sekjen.

Sekjen menambahkan bahwa bila remunerasi berjalan, sistem ini akan menjamin penghasilan bagi pegawai di bawah eselon III atau IV atau yang tidak memiliki jabatan lebih pasti. 

“Saya bersyukur, bahwa remunerasi memberi kepastian bagi rekan-rekan (pegawai) yang tidak memiliki jabatan,” ujar Sekjen. Sumber : www.kemenag.go.id
Sekjen: Jangan Kastakan PNS


Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat mengkritisi adanya perbedaan pemberian tunjangan kinerja (remunerasi) bagi PNS di Kementerian/Lembaga. Menurutnya, semua PNS memiliki tanggungjawab yang sama.  Hal itu disampaikan Bahrul Hayat ketika memberikan arahan pada acara Rakor Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Rencana Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap Jabatan Fungsional Dosen, Guru, dan Pengawas di Jakarta, Rabu (26/3). 

“Jangan dibikin kasta – kasta pegawai, bila demikian, pemerintah telah mengkastakan pegawainya, sehingga mengapa harus dibedakan remunerasinya, karena itu tidak adil,” terang Sekjen.

Terkait tunjangan kinerja atau remunerasi, menurut Bahrul Hayat remunerasi mempersempit atau meniadakan ketidakadilan antara pejabat dengan staf pelaksana. Ada keadilan penghargaan bagi pegawai yang tidak memiliki jabatan. 

“Kesejahteraan mendorong pegawai untuk memperlihatkan kinerja yang baik,” ujar Sekjen.

Pelaksanaan RB di Kementerian Agama yang ditergetkan dimulai awal 2015, Sekjen mengatakan bahwa yang harus ditekankan kepada pegawai tentang reformasi birokrasi adalah dua  hal, yaitu reformasi dan transformasi. Reformasi adalah membentuk ulang sistem pelayanan publik, sistem bagaimana melayani publik. 

“Reformasi birokrasi adalah mengembalikan birokrasi ke khittah-nya, yaitu pelayanan publik,” papar Sekjen. 

Dalam pandangan Sekjen, ada yang tidak utuh dalam birokrasi kita hari ini, yaitu adanya kecenderungan lebih melayani diri sendiri daripada melayani publik, Itu kritik pertama. Kritik kedua, birokrasi ini tidak efisien, tidak efisien dengan waktu dan anggaran. 

“Kita tidak pernah dididik untuk efisien dalam waktu, anggaran dan lainnya,” terang Sekjen. 

Reformasi birokrasi – lanjut Sekjen- mencakup reformasi organisasi, dan reformasi reformasi SDM, busness process atau cara menjalankan tugas dan culture set dan mind set, yang paling berat adalah mengubah pola pikir. 

Mengutip pernyataan Mantan Kapolri Jenderal Hoegeng, Bahrul Hayat mengatakan bahwa membangun pemerintah yang baik harus dibangun dari atas, gerakan perubahan harus dimulai dari atas (pejabat). Bahrul Hayat mengilustrasikan gerakan perubahan seperti orang mandi, maka akan dimulai dari atas, dan akan membasahi bagian tubuh di bawahnya. 

“Kebaikan dari atas akan mengalir ke bawah meskipun tidak cepat, berbeda dengan keburukan. Kebaikan hanya diingat oleh tiga orang, tapi yang buruk akan diingat oleh tujuh orang,” tutur Bahrul Hayat.  

“Mari kita lakukan sesuai apa yang bisa kita lakukan, bukan menunggu, mulai dari diri sendiri, harus yakin bisa, jangan merasa lelah untuk memperbaiki. Terus kita yakini bahwa kita bisa mengubah Kementerian ini dengan lebih baik, dan bila itu bisa kita lakukan, akan menjadi kebajikan bagi kita semua,” pesan Sekjen. 

 Sumber : www.kemenag.go.id

Rabu, 12 Maret 2014

Kemen PAN & RB Pastikan Remunerasi Kemenag di 2014


  
Banyak kalangan terus menanyakan kapan Kementerian Agama mendapatkan tunjangan kinerja (remunerasi) sebagai implikasi dari pelaksanaan program Reformasi Birokrasi? Menjawab pertanyaan seputar ini, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi memastikan akan menuntaskan program Reformasi Birokrasi dengan implikasi pemberian tunjangan remunerasi bagi seluruh Kementerian/Lembaga pada tahun 2014 ini.
“MenPAN & RB bertanggung jawab untuk mengawal program Reformasi Birokrasi ini. Sesuai kebijakan, pada 2014 ini remunerasi harus tuntas untuk semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Agama. Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” demikian ungkap Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III KementerianPAN & RB, Naptalina Sipayung, Jumat (22/02/2014).
Penegasan tersebut disampaikan Naptalina saat menjadi pemateri Kegiatan PMPRB Kementerian Agama Tahun 2014 di Hotel Horison, Bogor, Jawa Barat. Di hadapan 65 peserta kegiatan tersebut, Naptalina meminta agar pihak Kementerian Agama tidak berkecil hati meski terlambat dalam program remuerasi.
“Meski terlambat, jangan berkecil hati. Sebenarnya Kementerian Agama sudah masuk ke-7 rombongan Kementerian/Lembaga yang sudah beres, namun masih ada yang perlu diperbaiki karena belum lengkap. Ada 14 Kementerian/Lembaga yang belum remun termasuk Kementerian Agama, tapi Kementerian Agama sudah beres, tinggal diperbaiki yang kurang,” tuturnya.
Naptalina mengingatkan Kementerian/Lembaga yang sudah mendapat tunjangan remunerasi agar menjaga kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu, perlu dijaga agar tidak lagi ada praktek korupsi dan menjaga akuntabilitas instansi pemerintah.
“Kalau sudah mendapat tunjangan remunerasi, jaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai sudah remunerasi tapi pelayanan tidak baik. Nanti digugat masyarakat,” tukasnya. []

Sumber : http://itjen.kemenag.go.id

Kamis, 16 Januari 2014


UU ASN Diundangkan per 15 Januari

Cetak
Belum genap 30 hari setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 4. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Perjalanan panjang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara selama hampir tiga tahun akhirnya berbuah manis. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang ASN ini, pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun.

UU ASN telah melalui 84 rapat, antara lain rapat para menteri yang dipimpin Wakil Presiden, rapat pejabat senior Kementerian terkait, dan tiga rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Pemerintah membutuhkan 2,5 tahun untuk menyiapkan RUU ASN sebelum akhirnya sampai di meja DPR-RI, yang akhirnya menjadi RUU inisiatif DPR.

Dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara di tahun 2012, ASN memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas, karena asas merit tidak dilaksanakan secara efektif dalam manajemen SDM ASN. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya integritas, pengembangan kapasitas tidak dilaksanakan, kesejahteraan rendah, dan tidak berkeadilan.
Menuju tahun 2025, apalagi setelah disahkannya UU ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi, non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi. Serta dipercaya publik dengan dukungan SDM unggulan di bawah kepemimpinan presiden. Sumber : www.menpan.go.id


PNS yang Pensiun 1 Februari, Otomatis Diperpanjang
EmailCetak


Ditetapkannya batas usia pensiun PNS untuk pegawai pada jabatan administrasi menjadi 58 tahun dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengundang perhatian masyarakat luas.  Banyak PNS terutama yang pada bulan Januari 2014 ini usianya sudah 56 tahun bertanya-tanya, kapan ketentuan itu berlaku. Apakah tetap menjadi PNS hingga 58 tahun, atau harus masuk purna tugas.
Hal itu cukup beralasan, karena undang-undang tentang ASN ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. Menurut ketentuan, paling lambat 30 hari setelah disahkan DPR, undang-undang sudah berlaku meskipun belum ditandatangani Presiden. UU ASN yang disahkan DPR pada tanggal 19 Desember 2013, saat ini masih dalam proses untuk ditandatangani Presiden.
Sekretaris Kementerian  PANRB Tasdik Kinanto mengatakan, PNS yang pensiun per 1 Febuari 2014 ke atas, otomatis usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. “Untuk pengaturan secara teknis, akan diterbitkan Surat Edaran Kepala  BKN,” ujarnya Tasdik, di Jakarta, Rabu (08/01).
Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan batas usia pensiun (BUP) PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun bagi eselon III ke bawah (jabatan administrasi), dan untuk eselon II dan I (Jabatan Pimpinan Tinggi) menjadi 60 tahun, sekitar 11 ribu PNS akan tertahan masa pensiunnya. Mereka akan mendapat kesempatan untuk tetap mengabdi sebagai PNS.
UU ASN itu menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat, antara lain  karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini, dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD  1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap  karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota/pengurus partai politik, dan dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana berencana.
PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan, yang secara spesifik diatur dalam pasal 91 ayat (1) UU ASN ini. Sumber : www.menpan.go.id