Peserta Pembinaa

DAFTAR UNDANGAN DAN PERSERTA PEMBINAAN KEPEGAWAIAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013

SELASA, 22 OKTOBER 2013  DI AULA KANKEMENAG KAB. BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	OPERATOR
1	KEPALA SUB. BAG. TATA USAHA	Pengelola Level II	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
2	KEPALA SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH	Pengelola Level II	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
3	KEPALA SEKSI PENAIS, ZAKAT DAN WAKAF	Pengelola Level II	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
4	KEPALA SEKSI PD PONTREN	Pengelola Level II	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
5	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH	Pengelola Level II	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
6	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	Pengelola Level II	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
7	KEPALA SEKSI URAIS DAN PEMBINAAN SYARIAH	Pengelola Level II	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
8	KEPALA KUA CARINGIN	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
9	KEPALA KUA LEUWILIANG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
10	KEPALA KUA TENJOLAYA	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
11	KEPALA KUA RUMPIN	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
12	KEPALA KUA CIGUDEG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
13	KEPALA KUA TENJO	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
14	KEPALA KUA SUKARAJA	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
15	KEPALA KUA PARUNG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
16	KEPALA KUA BOJONGGEDE	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
17	KEPALA KUA KEMANG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
18	KEPALA KUA JONGGOL	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
19	KEPALA KUA CILEUNGSI	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
20	KEPALA KUA PAMIJAHAN	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
21	KEPALA KUA CISEENG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
22	KEPALA KUA RANCABUNGUR	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
23	KEPALA KUA KLAPANUNGGAL	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
24	KEPALA KUA TANJUNGSARI	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
25	KEPALA KUA BABAKANMADANG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
26	KEPALA KUA LEUWISADENG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
27	KEPALA KUA TAMANSARI	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
28	KEPALA KUA CIAMPEA	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
29	KEPALA KUA CIBINONG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
30	KEPALA KUA CIBUNGBULANG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
31	KEPALA KUA CIGOMBONG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
32	KEPALA KUA CIOMAS	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
33	KEPALA KUA DRAMAGA	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
34	KEPALA KUA JASINGA	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
35	KEPALA KUA NANGGUNG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
36	KEPALA KUA PARUNGPANJANG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
37	KEPALA KUA SUKAMAKMUR	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
38	KEPALA KUA TAJURHALANG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
39	KEPALA KUA CITEUREUP	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
40	KEPALA KUA CIJERUK	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
41	KEPALA KUA  CISARUA	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
42	KEPALA KUA CIAWI	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
43	KEPALA KUA CARIU	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
44	KEPALA KUA SUKAJAYA	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
45	KEPALA KUA GUNUNG PUTERI	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
46	KEPALA KUA MEGAMENDUNG	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
47	KEPALA KUA GUNUNGSINDUR	Pengelola Level III	KUA KECAMATAN
48	KEPALA MAN CIBINONG	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
49	MAN PARUNGPANJANG	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
50	MAN CIJERUK	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
51	MAN JONGGOL	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
52	MAN LEUWILIANG	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
53	MTSN BABAKAN SIRNA	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
54	MTSN CARIU	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
55	MTSN PARUNG	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
56	MTSN CIBINONG	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
57	MIN SADENG	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
58	MIN PARUNG	Pengelola Level III	MADRASAH NEGERI
59	MAS AGUS TISNARAHADI	Pengolah Data SIMPEG	SUB. BAG. TATA USAHA
60	DYAH PUSPITASARI	Pengolah Data SIMPEG	SUB. BAG. TATA USAHA
61	SALIM APENDI	Pengolah Data SIMPEG	URAIS DAN PEMBINAAN SYARIAH
62	DIAZ RIZKI SEPTIADI	Pengolah Data SIMPEG	PD PONTREN
63	ASEP SUPRIYADI	Pengolah Data SIMPEG	PENDIDIKAN MADRASAH
64	FITRIAH	Pengolah Data SIMPEG	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
65	HERI LEGINTRIANTO	Pengolah Data SIMPEG	PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH
66	NUR ASYAR	Pengolah Data SIMPEG	PENAIS, ZAKAT DAN WAKAF
67	YANYANMULYADI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  BABAKANMADANG
68	FADLI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  BOJONGGEDE
69	SUBHAN FAJAR	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CARINGIN
70	EEM RATNANINGSIH	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CARIU
71	TUBAGUS AHMAD ULFI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIAMPEA
72	ZAENAL AMRI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIAWI
73	ARIEF RACHMAN SALEH	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIBINONG
74	ADI SUPRIYADI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIBUNGBULANG
75	MEGANTARA SECA KUSUMAH	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIGOMBONG
76	DEDY LUKMANUL HAKIM	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIGUDEG
77	IDHAM FAHMI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIJERUK
78	ADE JANWARUDIN	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CILEUNGSI
79	ROMI ROSYAT MAHDI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CIOMAS
80	LUKMAN ISMAIL	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CISARUA
81	UCI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CISEENG
82	M. ASNAWI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  CITEUREUP
83	YUYUN YUNIAWATI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  DRAMAGA
84	ABAS	Pengolah Data SIMPEG	KUA  GUNUNGPUTERI
85	MUHAMMAD IQBAL AL-AMIN	Pengolah Data SIMPEG	KUA  GUNUNGSINDUR
86	TB MA'SUM ISKANDAR	Pengolah Data SIMPEG	KUA  JASINGA
87	IWAN SUGIANTO	Pengolah Data SIMPEG	KUA  JONGGOL
88	RAUDHOH	Pengolah Data SIMPEG	KUA  KEMANG
89	MANZUR RIZAL	Pengolah Data SIMPEG	KUA  KLAPANUNGGAL
90	IMAN SOLEHUDIN	Pengolah Data SIMPEG	KUA  LEUWILIANG
91	KHOLID RIZALUDIN	Pengolah Data SIMPEG	KUA  LEUWISADENG
92	NYI NENENG HERAWATI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  MEGAMENDUNG
93	IRI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  NANGGUNG
94	ISLAH	Pengolah Data SIMPEG	KUA  PAMIJAHAN
95	AHYANI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  PARUNG
96	SURYADI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  PARUNGPANJANG
97	NURUL AENI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  RANCABUNGUR
98	ENJANG FAOZI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  RUMPIN
99	UJANG HAERUDIN	Pengolah Data SIMPEG	KUA  SUKAJAYA
100	ADE IRAWAN	Pengolah Data SIMPEG	KUA  SUKAMAKMUR
101	ADE HASAN	Pengolah Data SIMPEG	KUA  SUKARAJA
102	ABDUL QODIR ZAELANI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  TAJURHALANG
103	NIA FITRIANI	Pengolah Data SIMPEG	KUA  TAMANSARI
104	NUR CAHAYA	Pengolah Data SIMPEG	KUA  TANJUNGSARI
105	UGAN KOSWARA	Pengolah Data SIMPEG	KUA  TENJO
106	HENDRA SUDARJAT	Pengolah Data SIMPEG	KUA  TENJOLAYA
107	ZAENUDIN	Pengolah Data SIMPEG	PENGAWAS
108	UJANG RUHIAT	Pengolah Data SIMPEG	PENYULUH
109	SITI ROBIAH	Pengolah Data SIMPEG	MAN CIBINONG
110	DEDE ANWAR	Pengolah Data SIMPEG	MAN PARUNGPANJANG
111	AJENG KAMALIAH	Pengolah Data SIMPEG	MAN CIJERUK
112	HOLISOH	Pengolah Data SIMPEG	MAN JONGGOL
113	M. IZHARUL HAQ	Pengolah Data SIMPEG	MAN LEUWILIANG
114	MADROJI	Pengolah Data SIMPEG	MTSN BABAKAN SIRNA
115	OBAY	Pengolah Data SIMPEG	MTSN CARIU
116	SITI RAHMIYATI	Pengolah Data SIMPEG	MTSN PARUNG
117	RUDI SUHENDI	Pengolah Data SIMPEG	MTSN CIBINONG
118	JAPAR SODIK	Pengolah Data SIMPEG	MIN SADENG
119	MULYADI	Pengolah Data SIMPEG	MIN PARUNG
KETERANGAN :  BILA NAMA-NAMA PENGOLAH DATA SIMPEG DI KUA KECAMATAN DAN MADRASAH NEGERI DIATAS TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DI MASING-MASING SATKER, MAKA DAPAT DIGANTI NAMANYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN  DAN MENGISI DAFTAR RIWAYAT HIDUP SEBAGAIMANA TERLAMPIR.
			Kepala,
			TTD
			Dr. H. Suhendra, MM
			NIP. 195908121984031003

Kemenag Kembangkan Assessment Center

Pada tahun 2012, Kementerian Agama telah melaksanakan pilot project assessment system dalam rangka peningkatan kualitas manajemen pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian yang digunakan untuk pengembangan, rotasi, dan promosi jabatan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar ketika memaparkan kinerja Kementerian Agama Tahun 2012 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2012, serta Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Akhir Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2012, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/04).

Hadir dalam kesempatan ini, Sekjen Kemenag, Inspektur Jenderal, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, serta Sesditjen Bimas Islam, Kepala Biro Perencanaan, dan Kepala Pusat Informasi dan Humas.

“Pilot project ini penting bagi tersedianya peta dan proyeksi kebutuhan pegawai sesuai kompetensi jabatan di setiap satuan kerja,” terang Wamen.

Menurut Wamen, pilot project ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kualitas kompetensi yang dimiliki oleh PNS di lingkungan Kementerian Agama. Gambaran ini penting, lanjut Wamen, karena nantinya akan digunakan sebagai dasar: a) pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional; b) pengembangan potensi dan kompetensi; c) penentuan kebutuhan diklat berbasis kompetensi; serta d) pemetaan potensi dan kompetensi PNS.

Lebih lanjut, Wamen menjelaskan bahwa program ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak April 2011 dalam bentuk Penyusunan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Assessment. Tahapan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Penyusunan Kamus Kompetensi Assessment, Penyusunan Simulasi Metode Assessment, Pelatihan Calon Manajemen Pengelola Assessment, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural, serta Penyusunan Metode Alat Ukur
Assessment.

Pada tahun 2012, tambah Wamen, Kemenag menyiapkan Bahan Tahapan Pembangunan Assessment,KMA tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan Assessment. Selain itu, dibuat juga Blue Print Pengembangan Sistem Database Assesment dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pada 4 Unit Eselon I.

Wamen juga menambahkan bahwa pada tahun 2012 juga telah dilakukan pengembangan Sistem Database Assessment, konsultasi sertifikasi assesor dengan BNSP, serta bahan publikasi assessment. “Assessment ini penting untuk mendapatkan gambaran kualitas kompetensi yang dimiliki oleh PNS di lingkungan Kementerian Agama,” terang Wamen.

Sumber ; www.kemenag.go.id

Ajukan Bukti Keberatan, Honorer K1 Minta Perpanjangan

Mestinya 8 Maret lalu menjadi batas akhir bagi seluruh honorer K1 yang tak terima karena dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK)  untuk mengajukan bukti-bukti otentik bahwa mereka layak diangkat CPNS. Namun ternyata, masih banyak yang belum menyodorkan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai honorer K1 legal dan memenuhi persyaratan.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, mayoritas honorer K1 yang tak puas karena dicoret masih belum memasukkan bukti-bukti. "Sesuai data kita per 11 Maret, di atas 60 persen honorer K1 yang TMK belum mengajukan bukti-bukti kalau mereka memang legal," kata  Eko  kepada JPNN, Selasa (12/3).

Eko menambahkan, BKN sebenarnya sudah melakukan koordinasi dengan semua Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mengacu  Peraturan MenPAN-RB, BKN meminta masukan dari masyarakat terutama dari honorer K1, supaya disampaikan paling lambat 8 Maret melalui BKD.

"Ini masih banyak surat masuk minta waktu perpanjangan. Mereka beralasan tenggat waktu yang diberikan pemerintah terlalu mepet," ujar Eko Sutrisno.

Kendati begitu, menurut dia, proses jalan terus. BKN juga masih terus meneliti berkas masuk untuk penetapan NIP bagi yang telah menerima formasi dari MenPAN-RB.

Sementara itu mengenai daerah-daerah yang menjalani audit tujuan tertentu (ATT) seperti Kota Medan dan Provinsi Gorontalo, belum selesai pemeriksaannya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KemenPAN-RB dan BKN, sampai saat ini belum menerima laporan BPKP tentang hasil ATT tersebut.

"Kalau sudah ada pasti sudah kita bahas di rapat pimpinan dengan MenPAN-RB. Karena setelah pembahasan di tingkat rapim baru ditetapkan formasinya. Intinya sepanjang belum ditetapkan formasinya berarti masih dalam proses ATT," pungkasnya. (Esy/jpnn)

Sumber : Menpan dan RB

Pemerintah Siap Bahas RUU ASN dengan DPR

Pemerintah siap melakukan pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)  dengan DPR. “Kalau bisa dilaksanakan dalam masa sidang pertama, sehingga pada bulan April 2013 dapat disahkan,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo di Jakarta.

Menurut Wamen, saat ini pembahasan di tingkat pemerintah sudah selesai, setelah dilakukan harmonisasi dengan Kemendagri dan Kemenetrian Keuangan terhadap beberapa pasal.

Kalau UU ASN sudah disahkan, nantinya penempatan kepala dinas atau pejabat eselon I dan II di suatu provinsi/ kabupaten/kota tidak bisa lagi berdasarkan like and dislike. Kalau hal itu masih dilakukan, Presiden melalui Menteri PAN-RB  bisa membatalkan. “Penempatan dalam jabatan harus dilakukan secara terbuka, dan diawasi oleh Tim Independen dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujarnya. Tugas KASN, menjamin merit sistem berbasis kompetensi dan kinerja, secara akuntabel bisa dilaksanakan.

Kepada wartawan, Eko Prasojo mengatakan, kalau Kepala Daerah tidak mau mengulang, maka Kementerian PAN-RB bisa menolak pemberian formasi tambahan CPNS kepada daerah dimaksud. Tindakan Menteri PAN-RB untuk tidak memberikan formasi ini sebenarnya sudah berjalan, dalam dua tahun terakhir.  

Hal itu sebagai rangkaian dari kebijakan penghentian sementara penerimaan CPNS atau yang dikenal dengan moratorium. Tak ada analisis jabatan (Anjab), tak ada perencanaan (proyeksi) kebutuhan pegawai 5 tahun, tak ada evaluasi beban kerja, belanja aparatur di atas 50%. dari APBD, maka tak akan diberikan formasi.

Tahun 2012, Menteri PAN-RB mengalokasikan anggaran untuk formasi 60 ribu CpNS. Namun yang terisi melalui jalur pelamar umum hanya 9.500 orang. “Selama ini daerah tak siap melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara benar. Umumnya formasi lebih berorientasi pada anggaran, bukan kebutuhan riil,” tambah Eko Prasojo. 

sumber: :menpan dan rb

Honorer K1

52 Ribu honorer kategori I Telah Ditetapkan Formasinya

Sebanyak 52 ribu formasi tenaga honorer kategori 1 untuk 29 instansi pusat dan 413 instansi daerah telah diserahkan ke masing-masing instansi pusat dan BKD provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyerahan ini dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan CPNS Dari Tenaga Honorer yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (19/12). Jumlah ini merupakan jumlah sementara dari hasil pelaksanaan Quality Assurance yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tindak lanjut uji publik atas 71 ribu tenaga honorer yang diumumkan sebelumnya. Acara Rakornas dibuka oleh Sekretaris Utama KemenPAN-RB Tasdik Kinanto. Dalam pidatonya, Tasdik menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan supaya dapat mengambil keputusan didasarkan data yang benar tanpa menzholimi. Tasdik juga menegaskan bahwa jumlah formasi yang diberikan belum semuanya, karena masih ada daerah yang proses pemeriksaannya masih berjalan. Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam pengarahannya menjelaskan bahwa PNS yang tertinggal ini (honorer-red) harus sesuai dengan syarat dan kualitas sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih (dari KKN dan politisasi), kompeten serta melayani kepada masyarakat.  Azwar Abubakar juga menjelaskan bahwa pembina kepegawaian kedepan adalah Sekretaris Daerah. “Ke depan Pembina kepegawaian adalah Sekretaris daerah (Sekda), tentunya Sekda dengan Pembinaan dengan cara yang benar, dengan metode cek dan ricek,” ujar Azwar Abubakar. Sementara itu Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Bonardo Hutauruk menjelaskan bahwa pengumuman awal tenaga honorer kategori 1 merupakan uji publik dan bukan pengumuman final. “Dengan adanya uji publik, banyak pengaduan yang berdatangan sehingga menghasilkan tiga kegiatan,yakni  Verifikasi Ulang, Quality Assurance dan Audit dengan Tujuan Tertentu,” jelas Bonardo.  Lebih lanjut Bornado menegaskan bahwa masuknya BPKP untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan peraturan dan tidak membahas masalah kebijakan. Mekanisme Penetapan NIP CPNS untuk tenaga honorer juga disampaikan dalam acara tersebut. Pembahasan materi ini disampaikan langsung oleh Deputi Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun  BKN Sulardi. Hadir dalam acara ini Kepala BKN Eko Sutrisno, para pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, BKN, BPKP dan juga undangan dari 33 instansi Pusat serta 413 instansi daerah. Proses pemberkasan di BKN saat ini sudah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga tidak lagi menggunakan formulir D1A. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan SAPK dapat dilihat di www.bkn.go.id atau menghubungi Kantor Pusat BKN atau Kantor Regional BKN. Sumber : www.bkn.go.id

Honorer Setelah 2005, Tidak Memiliki Kesempatan Diangkat CPNS

Permasalahan guru honorer masih menjadi pilihan pokok bahasan utama Kunjungan Kerja (Kunker) para wakil rakyat daerah ke Badan Kepegawian Negara. Seperti halnya segenap pimpinan dan anggota Komisi DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kamis (8/11) juga berkonsultasi tentang permasalahan guru honorer dan tindak lanjut pengangkatan tenaga honorer di daerahnya. Kunker tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar, Gd. I Lt. 1 kantor pusat BKN Jakarta.

Terkait permasalahan guru honorer daerah dan pengangkatan tenaga honorer, Tumpak Hutabarat menerangkan bahwa tenaga honorer K1 akan disiapkan formasi tahun ini. Sementara  untuk semua tenaga honorer yang baru aktif bekerja setelah tahun 2005, Tumpak Hutabarat menegaskan  bahwa sesuai regulasi pemerintah mereka tidak memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS.

Selain berkonsultasi tentang tenaga honorer, DPRD Kab Tobasa juga berkonsultasi tentang permasalahan kepegawaian lainnya seperti proses pengadaaan CPNSD pasca-moratorium, BUP PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural hingga pemberhentian sebagai PNS.

Sumber : www.bkn.go.id