Reformasi Birokrasi Kemenag Harus Tuntas

---

Sekjen Kemenag Nur Syam mengingatkan aparatur Kementerian Agama untuk menuntaskan proses reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi saat ini menjadi keharusan dan harus segera dituntaskan.

“Tidak ada pilihan buat kita keluarga besar Kementerian Agama kecuali bekerja keras, berusaha seoptimal mungkin untuk menuntaskan Reformasi Birokrasi,” tegas Nur Syam saat membuka acara Sosialisasi KMA No. 207/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kementerian Agama di Jakarta, akhir Juni lalu.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Biro Kepegawaian Mahsusi dan para pejabat di Biro Kepegawaian, serta seluruh pengelola kepegawaian dari Unit Eselon I pusat, Kanwil Kemenag Provinsi, PTAN dan Balai.

Namun demikian, Nur Syam mengimbau agar proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan ini tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kultural dan religiousity yang selama ini berkembang di Kementerian Agama. “Nilai-nilai sosial, kultural dan religiousity  tetap harus diperhatikan saat membangun dan mengembangan sistem baru dalam manajemen kepegawaian,” tuturnya.

Terkait asesmen kompetensi, Kepala Biro Kepegawaian, Mahsusi, mengatakan bahwa setidaknya ada 3 prinsip pemahaman yang akan dikembangkan. Prinsip pertama, asesmen adalah bagian dari manajemen kepegawaian. “Karena menjadi bagian dari manajemen kepagawaian, maka seluruh tahapan asesmen harus in line dengan ketentuan kepegawaian,” terang Mahsusi.

Prinsip kedua, asesmen kompetensi adalah alat untuk mengoptimalkan manajemen kepegawaian pada sisi pengembangan pegawai dan pola karier. “Ke depan, diharapkan kelayakan dan kesesuaian kompetensi akan menjadi faktor penting dalam pola pengembangan dan pola karier pegawai, setelah terpenuhinya persyaratan administratifnya,” kata Mahsusi.

Prinsip ketiga, pelaksanaan asesmen harus terstandar secara nasional. “Seluruh pejabat struktural harus memiliki kompetensi inti, manajerial dan teknis pengetahuan yang sepadan dengan tugas jabatannya,” tegasnya.

Sementara itu, Bahrul Hayat yang diundang sebagai narasumber menguraikan 4 pilar yang akan mendongkrak produktivitas dan kesuksesan pegawai, yaitu: competency, character, communication, and collaboration.

“Kesuksesan anda bukan dibentuk dengan menjadikan diri anda superman, tapi keuletan kita bersama membangun superteam, sekelompok pegawai yang produktif!” ujar Bahrul. Oleh karena itu, dalam pandangan alumni UCLA ini, pengembangan kompetensi secara konstan dan berkelanjutan merupakan proses yang berkelanjutan (a never-ending proses).

“Saya bangga, atas nama menteri agama saat itu, saya membubuhkan tandatangan untuk menetapkan sebuah regulasi yang akan menjadi entry point menuju era baru pengembangan pegawai di Kementerian ini”, ujarnya. (www.kemenag.go.id)

Biaya Nikah

PP 48 Tahun 2014 Telah Diteken, Nikah di KUA Bebas Biaya

Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dan mengesahkan draf Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) nomor 47 tahun 2004 menjadi PP nomor 48 tahun 2014. Selanjutnya, Sekretaris Negara (Sesneg) akan melakukan proses pendistribusian PP Tarif Nikah tersebut sehingga bisa diimplementasikan di masyarakat se-Indonesia pada Senin (7/7/2014).
"Saat ini, posisinya tengah didistribusikan oleh Sekretaris Negara, Pak Suryadi, Senin (7/7/2014)Insya Allah akan didistribusikan," kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI M. Jasin kepada Republika pada Sabtu sore (5/7/2014), sebagaimana dilansir laman Republika Online.
Adapun petunjuk pelaksanaan (Juklak) RPP yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pelaksanaan PP no 48 tahun 2014 telah siap  ditandatangani Menteri Keuangan dan rencananya akan didistribusikan untul diimplementasikan pada Senin (7/7/2014).
PP nomor 48 tahun 2014 adalah perubahan atas PP nomor 47 tahun 2004. PP berisi tentang Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu revisi yang saat ini masih menanti untuk disahkan Presiden adalah tentang pengaturan tarif nikah agar tidak ada lagi kasus gratifikasi di kalangan penghulu.
Di dalam PP juga diatur tentang dua kelompok tarif nikah, yakni nol rupiah bagi pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dan tarif Rp 600 ribu bagi pencatatan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu.
Atas ditandatanganinya RPP, M. Jasin selaku ketua pemantau disahkannya RPP mengaku bersyukur karena setelah dinanti lebih dari sepekan, akhirnya RPP disahkan juga Presiden SBY. Di bulan Ramadhan ini, lanjut dia, ini merupakan berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, RPP tarif nikah yang diundangkan pada 27 Juni 2014 ini telah melalui pembahasan dan rapat harmonisasi instansi terkait dan memakan waktu cukup panjang yakni sekitar enam bulan. "Prosedurnya memang seperti itu, itu pun Pak Dipo Alam telah membantu telepon ke beberapa menteri untuk segera paraf agar segera PP dapat ditanda tangani oleh bapak Presiden," ujar Jasin.

Suatu Berkah Ramadhan

Sementara itu, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Wagimun AW mengaku sangat bersyukur bahkan berkali-kali mengucap hamdalah atas kabar ditandatanganinya RPP tentang Biaya Nikah oleh Presiden.
Presiden telah meneken PP nomor 48 tahun 2014 yang akan mengatur biaya pernikahan. Ia menggantikan PP No 47 Tahun 2014.
Wagimun mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemenag yang ternyata serius menyelamatkan wibawa penghulu dari praktik gratifikasi. "Ini luar biasa, berkah Ramadhan," katanya.
Dengan ditandatanganinya RPP, kata Wagimun, ia berkomitmen akan menjaga wibawa para penghulu sekaligus jajaran pegawai Kemenag agar mendukung reformasi birokrasi yang saat ini digalakkan pemerintah pusat.
Keberadaan PP tersebut akan banyak membantu perbaikan sistem kerja di KUA agar berintegritas sehingga citra baik Kemenag di mata masyarakat dapat kembali.
"Saya juga akan menyebarkan kabar ini ke seluruh penghulu se-Indonesia, jangan ada pungli lagi, saya juga akan mengajak mereka mendukung reformasi birokrasi di Kemenag," pungkasnya. (www.menkokesra.go.id)

Menag: Aparatur Harus Jalin Komunikasi dan Kerjasama dengan Masyarakat

Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para tokoh agama dan organisasi keagamaan sangat diperlukan untuk mendukung sukses misi dan program strategis Kemenag.

Hal tersebut disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan sambutan pada pembinaan pegawai di lingkungan Kanwil kemenag Provinsi DIY, Kamis (03/07), di aula Kanwil Kemenag Prov D Yogyakarta.

“Misi dan program yang dimaksud meliputi pengembangan pendidikan agama dan keagamaan, kerukunan umat beragama, penyelenggaraan ibadah haji, dan bimbingan masyarakat beragama, serta good governance,” ujar Menag.

Menag mengatakan bahwa keberadaan unit organisasi dan aparatur Kemenag sampai tingkat Kecamatan merupakan representasi hadirnya negara untuk mengatur, memfasilitasi dan memberi panduan bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan beragama yang baik.  Lebih lanjut, Menag meminta perhatian seluruh jajaran di daerah untuk lebih fokus berupaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi.

Diakui Menag bahwa pasca kasus dugaan korupsi haji mengemuka, pandangan masyarakat terhadap Kementerian Agama menjadi negatif. Masyarakat yang telanjur menganggap Kemenag sebagai lembagasuci karena diidentikan dengan Agama pun  menjadi rusak.

“Ketika terjadi kesalahan, ekspektasi publik yang tinggi tercederai,” kata Menteri Agama.

Maka dari itu, Kementerian Agama sekarang ini tengah mengupayakan reformasi birokrasi secara keseluruhan. Tujuannya bukan hanya citra baik yang kembali, tapi juga terwujud kesehatan birokrasi yang betul-betul melayani umat.

Reformasi birokrasi, kata Menag, bertujuan  mengubah gaya bekerja Kemenag menjadi ikhlas, berkualitas, dan tuntas, bukan sekadar formalitas. Selain itu, tak lupa Menag mengingatkan agar seluruh satuan kerja (Kemenag) menjalin hubungan baik dengan seluruh ormas Islam tanpa membeda-bedakan. (www.kemenag.go.id)

Kemenag Review Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan

---

Biro Kepegawaian mereview kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan (SKJ) untuk memperkuat proses reformasi birokrasi di Kementerian Agama.  Kamus kompetensi dan SKJ ini nantinya dijadikan sebagai alat dalam melakukan penilaian (assessment) kompetensi pegawai.

“Sumber Daya Manusia adalah faktor strategis, maka assesment harus berperan terhadap rekruitmen, penempatan, distribusi dan mutasi untuk menempatkan aparatur Kementerian Agama sesuai kompetensinya,” demikian penegasan Kepala Biro Kepegawaian, Mahsusi, saat memberikan arahan pada Kegiatan Review Kamus Kompetensi dan penyelerasan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Setjen, Ditjen Bimas Islam, Inspektorat Jenderal, Ditjen PHU, dan Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta, pertengahan Juni lalu.

Menurut Mahsusi, profil kompetensi pegawai (profiling competencies) yang dihasilkan oleh Asesmen Kompetensi menjadi alat penting untuk tahapan promosi dan mutasi bahkan rekruitmen.

Terkait hal ini, Kabag Ortala dan Kepegawaian Ditjen Bimas Islam, Eddy Mawardi mengatakan bahwa unit yang dia pimpin telah siap untuk ikut dalam arus reformasi birokrasi di mana asesmen kompetensi merupakan pendukung utamanya.  Senada dengan Eddy, Kasubbag Kepegawaian Itjen, Ali Zakiyudin juga siap membantu niat baik Biro Kepegawaian dalam menyempurnakan Asessment Kompetensi Kementerian Agama.

Sebelumnya, Kabag Assessment dan Pengembangan Pegawai, Teguh Sarwono, mengatakan bahwa Review kamus dan SKJ pada beberapa Unit Eselon I ini merupakan langkah Biro Kepegawaian untuk memenuhi komitmen dan keseriusannya dalam menyempurnakan Asessment Kementerian Agama.

Senada dengan Kasubbag Assessment Jabatan Fungsional, Syahrudin, mengatakan bahwa Review Kamus dan SKJ ini menunjukkan bahwa Assessment Kompetensi Kementerian Agama akan terus fleksibel dalam melihat Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan.

Sementara Wildan Hasan Syadzili selaku Kasubbag Assessment Jabatan Struktural menyampaikan, bahwa Asesment Kompetensi yang baik adalah penilaian yang didukung dengan Standar Kompetensi dan Kamus Kompetensi yang baik, maka Review merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi. (www.kemenag.go.id)

 

Ini Honorer K-2 Kementerian Agama Lulus CPNS 2013

---

Tenaga honorer Kategori 2 (K-2) Kementerian Agama yang dinyatakan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 telah diumumkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS pada Kamis (26/06) petang. 

Data tenaga honorer K-2 ini diumumkan setelah dilakukan verifikasi ulang oleh Kementerian Agama dan kini bisa dilihat di http://kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=25767.

Dalam laman resminya, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (PANRB) Herman Suryatman mengungkapkan, seperti pengumuman kelulusan sebelumnya, informasi lebih lanjut dapat dilihat di website resmi Kementerian PANRB dan BKN (www.cpns.menpan.go.id). “Pengumuman juga dapat dilihat di media partner, yakni JPNN dan Liputan6,” ujarnya Jumat, (27/06).

Herman mengimbau, tenaga honorer yang dinyatakan lulus supaya segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk kepentingan pemberkasan. Herman juga menegaskan bahwa proses pengadaan CPNS, termasuk tenaga hoorer K-2 ini tidak dipungut biaya sepeserpun.

Untuk itu, lanjut Herman, kalau ada yang dimintai uang oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang mengaku berjasa dalam kelulusan seleksi CPNS ini, pihak yang dirugikan dapat melaporkan ke situs resmi pengaduan CPNS yang diampu oleh BPKP.  (WWW.KEMENAG.GO.ID)

Kakanwil Lantik 1 Pejabat Eselon III dan 22 Pejabat Eselon IV

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jabar, Drs. H. A Buchori, MM melantik 1 Pejabat Eselon III dan 22 Pejabat Eselon IV di Aula Ussisa Al Maula Kanwil Kemenag prov. Jabar, Rabu (18/7).

Pejabat yang dilantik diantaranya Drs. Ajam Mustajam, M.Si  sebelumnya Kasi Akomodasi  dan Transportasi Bidang Peny. Haji dan Umrah menjadi Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, H.Jajang Apipudin,M.Ag sebelumnya Kasi SI pada Bidang Peny.Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat  menjadi Kasi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji pada Bidang Peny.Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jabar, Drs. H. Hotimul Manan, M.Pd sebelumnya Kasi Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Jabar, menjadi Kasi SI Haji pada Bidang Peny. Haji dan Umrah Kanwil kemenag Prov. Jabar, Drs. H. Hanif Hanafi, M.Si sebelumnya Kasi Pengelolaan Keuangan Haji pada Bidang Peny.Haji dan Umrah Kanwil kemenag Prov. Jabar, menjadi Kasi Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Jabar, Drs.H.Ahmad Handiman Romdony, M.Si  sebelumnya Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jabar, menjadi Kasi Pengelolaan Keuangan Haji pada Bidang Peny.Haji dan Umrah Kanwil kemenag Prov. Jabar, H.Maman Suherman, SH, MM sebelumnya Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kanwil kemenag Prov. Jabar, menjadi Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Bagian Tata Usaha Kanwil kemenag Prov. Jabar, Drs. H.Yudhi Yusupyandi sebelumnya Kepala Subbagian Umum pada Bagian Tata Usaha Kanwil kemenag Prov. Jabar,  menjadi  Kepala Subbagian Ortala dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jabar, Drs. H. Moh.Mulyadi, M.M.Pd sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kemenag  Kab. Cirebon menjadi Kepala Subbagian Umum pada Bagian Tata Usaha Kanwil kemenag Prov. Jabar, Drs.H.Endang Nadzier Wiriadinata,M.M.Pd sebelumnya Kepala Subbagian Inmas pada Bagian Tata Usaha Kanwil kemenag Prov. Jabar, menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kab.Bandung Barat, H. Abdurahim, S.Ag., M.Si. sebelumnya Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag  Kab.Bandung Barat menjadi Kepala Subbagian Informasi dan Humas pada Bagian Tata Usaha Kanwil kemenag Prov. Jabar,  H. Agus Mulyadi, S.Ag.,M.Si. sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha  pada Kantor  Kemenag Kab. Bandung Barat menjadi Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kab. Bandung Barat, Drs.H. Dadang Sudrajat M. sebelumnya menjadi Kasi Bimas Islam pada Kantor Kemenag Kab.Ciamis menjadi Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementrian Agama Kab.Ciamis, Drs.H.Eep Nuhyana,M.Pd.I. sebelumnya Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementrian Agama Ciamis menjadi Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementrian Agama Ciamis, Drs.H.Tatang Iskandar sebelumnya Kasi Pendidikan Diniyah dan  Pondok Pesantren  pada Kantor Kementrian Agama Ciamis menjadi Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementrian Agama Ciamis, Mohammad Aip Maftuh, S.Ag.,M.Pd., sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementrian Agama Ciamis menjadi  Kasi Pendidikan Diniyah dan  Pondok Pesantren  pada Kantor Kementrian Agama Ciamis,  Drs.H.Abdul Manaf M.Yazid,M.Si., sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementrian Agama Kab.Garut menjadi  Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementrian Agama Ciamis, Drs.H.Undang Suryana, M.Si., sebelumnya  Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kemenag Kab.Garut menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha pada  Kantor Kemenag Kab.Garut, Drs. H. Ruhiyat,M.M.Pd. sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kemenag Kab.Sumedang  menjadi Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kemenag Kab.Garut, Drs.H. Yayan Muchtar sebelumnya Kasi Peny. Haji dan Umrah pada Kantor Kemenag Kab.Sumedang menjadi  Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kemenag Kab.Sumedang, H. Edi Imroni, S.H.,M.Pd. sebelumnya Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kab.Garut menjadi Kasi Peny. Haji dan Umrah pada Kantor Kemenag Kab. Sumedang, Drs.H. Nur Mauludin, M.Pd. sebelumnya Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kab.Ciamis menjadi Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kab. Garut, Drs.H.Karimudin, M.Pd. sebelumnya Kasi Peny. Haji dan Umrah pada Kantor Kemenag Kab.Sukabumi menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kemenag Kab.Sukabumi, H.Hasen,S.Ag., M.Si. sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kemenag Kab.Sukabumi menjadi Kasi Peny. Haji dan Umrah pada Kantor Kemenag  Kab.Sukabumi.

Dalam sambutan pelantikan kakanwil menyampaikan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi merupakan hal yang lazim dan biasa dalam suatu organisasi pemerintah dalam rangka penyegaran. Jabatan merupakan suatu amanah yang harus dijaga karena amanah merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada pejabat yang dilantik. Diakhir sambutannya kakanwil berharap para pejabat yang dilantik agar segera melakukan koordinasi dan menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru.

sumber; www.jabar.kemenag.go.id