Launching Asesmen Kompetensi, Sekjen: Kemenag Masuki Zona Kompetisi

---

Sekjen Kemenag Nur Syam mengingatkan bahwa birokrasi saat ini telah memasuki era kompetitif. Meski demikian, kompetisi yang ada, lebih berlatarbelakang pathnership.
“Reformasi birokrasi dalam perjalanannya, menghadirkan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini telah mengubah mindset dan cultural set, dari pola comfort zone (zona nyaman), ke dalam nuansa competitive zone (zona kompetisi),” demikian ditegaskan Nur Syam saat memberi arahan pada Launching Program Asesmen Kompetensi di lingkungan Kemenag, yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian, Setjen, di Operation Room, Gedung Kemenag Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (31/03). Hadir dalam launching ini, para pejabat eselon I, II, dan IIIKementerian Agama.
Meski demikian, lanjut Nur Syam, kompetisi yang ada, basisnya adalah pathnership. “Jadi, suatu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kebijakan umum asesmen kompetensi kita, kini mengarah ke dalam konsep fastabiqul Khoirot (berlomba-lomba dalam kebaikan),” terang Nur Syam.
Nur Syam mengatakan, bahwa 1 April adalah waktu yang dijadikan tonggak oleh Kemenag untuk melakukan reformasi birokrasi, asesmen, lelang jabatan, dan lain sebagainya. Mantan Rektor IAINSunan Ampel Surabaya ini berharap langkah ini dapat memperbaiki citra dan kinerja aparatur Kementerian Agama.
“Ke depan, di kementerian kita, dalam perekrutan, penempatan, pengangkatan dan  promosi jabatan, semuanya tidak dilakukan atas dasar subyektivitas, kemauan dan keinginan. Namun, ditegakkan dengan dasar kebutuhan, obyektivitas dan kemampuan serta kelayakan,” kata Nur Syam.
“Mulai 1 April 2015 besok, Asesmen Kompetensi efektif berlaku sebagai pola pembinaan dan pengembangan pegawai, dalam hal rekrutmen, penempatan, pengangkatan dan promosi jabatan,” imbuhnya.
Setelah membuka Launching, Sekjen menyerahkan dokumen utama Asesmen Kompetensi kepada Kabiro Kepegawaian Mahsusi yang dalam kesempatan tersebut, mewakili Sekjen. Dilanjutkan, Sekjen yang didampingi Mahsusi, menyerahkan dokumen utama asesmen kompetensi kepada para pejabat eselon I di lingkungan Kemenag atau yang mewakili. (www.kemenag.go.id)

Deputi BKN: PNS Punya Kompetitor Baru

 

Setelah disahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 6 dinyatakan bahwa jenis pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Ibaratnya posisi PNS saat ini masuk pada pasar bebas, mereka perlu merubah mindset dan mempunyai orientasi kerja yang jelas dan terukur karena akan bersaing dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Deputi Bid. Pembinaan Manajemen Kepegawaian  BKN, Yulina Setiawati NN dalam kegiatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Inspektorat Jenderal Kemenag di Operation Room (Senin, 12/01)
“PNS saat ini harus mampu merubah mindset karena sekarang mereka mempunyai kompetitor baru yaitu PPPK. Untuk menjawab itu perlu adanya reformasi kepegawaian yang sebenarnya sudah ada sejak disahkannya UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu dengan menggunakan pendekatan ‘merit system’. Terang Yulina Setiawati.
Menurutnya, pendekatan merit system ini  meliputi 4 unsur yaitu performance management, modernisasi pelayanan, SDM aparatur dan regulasi. Keempat unsur ini secara eksplisit sudah ada pada UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
“Prinsip-prinsip dasar merit system menurut UU ASN adalah seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip fairness dalam semua urusan manajemen kepegawaian, penggajian, reward, dan punishment berbasis kinerja, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efesien, melindungi pegawai dari tindakan semena-mena dan adanya lembaga independen yang mengawasi merit system.” ujar Yulina S.
"Reformasi kepegawaian juga diimpelementasikan bahwa setiap PNS harus membuat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) karena PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang DP3 telah dirubah menjadi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan aturan turunannya Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS." jelasnya pula  [] (www.itjen.kemenag.go.id)

M. Jasin: Awas, KUA Terima Gratifikasi Ditindak

Inspektur Jenderal M. Jasin mengatakan bahwa salah fokus Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di tahun 2015 adalah melakukan pembenahan kepada KUA. Walaupun sudah keluar PP 48 Tahun 2014, namun banyak kepala KUA atau penghulu yang berbuat menyimpang yakni terima gratifikasi.  Hal ini ditegaskan M. Jasin pada kegiatan Lokakarya Pengawasan (Lokwas) di gedung Pusdiklat Ciputat (Selasa, 13/01/2015).
“KUA yang masih terima gratifikasi harus ditindak, karena mereka menentang aturan yang berlaku. Ibaratnya mereka menantang kita yang ingin menegakkan aturan. PP 48 Tahun 2014 sudah terbit dan mereka harus tunduk pada aturan yang berlaku.” tegas Irjen M. Jasin 
Menurut Jasin, terkait permasalahan KUA, banyak laporan dari masyarakat bahwa masih terdapat oknum-oknum yang berbuat menyimpang.  Padahal  terbitnya PP 48 Tahun 2014 akan membentengi para KUA dari jeratan hukum. Dalam forum Lokwas ini, M. Jasin mendorong agar setiap KUA dan haji mempunyai standar pelayanan minimal  dalam pelayanan publik. Karena survei eksternal dalam melakukan penilaian akan selalu bertanya pada pengguna layanan.
“Apabila KUA dan Haji membuat standar pelayanan minimal maka akan mendongkrak grade Kementerian Agama. Survei KPK tahun 2014 terhadap KUA masih bertahan pada angka 5,5 sehingga masih merah. Sehingga kita perlu mendorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar mampu minimal ke angka 6 supaya tidak merah.” terang Jasin pula.
“Fokus kerja Itjen tahun 2015 adalah melakukan audit kinerja terhadap 118 satker yang siap dievaluasi sebagai pilot project, melakukan audit dengan tujuan tertentu sebagai tindak lanjut dari  audit kinerja, sosialisasi dan melakukan studi banding terhadap institusi-institusi yang sudah berkinerja baik dalam rangka mewujudkan e-office.” tegas Irjen dihadapan para pejabat Eselon II, III, IV , Auditor dan Pelaksana di lingkungan Itjen Kemenag.
Dalam kesempatan tersebut, M. Jasin juga mengusulkan agar satker yang berkinerja baik  dengan skor hasil audit kinerja bagus maka perlu mendapat reward. Dan sebaliknya, bagi satker yang berkinerja jelek perlu mendapatkan sanksi. [] (www.kemenag.go.id)

118 Satker Jadi Pilot Project Zona Integritas

 

---

Irjen Kemenag M. Jasin mengatakan bahwa saat ini sudah ada 118 satuan kerja Kementerian Agama, pusat dan daerah, yang telah dijadikan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Wirokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK WBBM).

“Jumlah totalnya yang ikut pilot project ZI WBK WBBM tahun 2015 ada 118 Satker seluruh Indonesia,” demikian ditegaskan M. Jasin saat dihubungi via telepon, Kamis (05/03).

Ditjen Pendidikan Islam misalnya, telah menetapkan Sekretariat Ditjen, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, serta dua UIN, dua IAIN, dan dua STAIN sebagai pilot project pembangunan ZI WBK WBBM. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 2 Kantor Kemenag Kabupaten Kuningan dan Kota Cimahi sebagai pilot projek. Selain itu,  di setiap Kabupaten Kota juga telah ditetapkan KUA dan Madrasah Negeri untuk dijadikan sebagai pilot project sehingga totalnya menjadi 26 KUA dan 26 Madrasah Negeri .

Mantan komisioner KPK ini mengaku saat ini Itjen Kemenag sedang membuat buku modul penerapan zona integritas untuk disosialisasikan ke seluruh satker mulai bulan Maret ini.

Disinggung tentang target penerapan kriteria ZI WBK WBBM, M. Jasin menjelaskan sejumlah item, seperti: 1) semua pegawai Kemenag harus membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); 2) semua satker membuat Unit Pengendali Gratifikasi; 3) semua pegawai Kemenag harus membuat sasaran kinerja pegawai (SKP); 4) semua satker Kemenag harus membuat indikator kinerja.

Selain itu,  satker Kemenag, terutama satker yang dijadikan sebagai pilot project ZI WBK WBBM harus membuat laporan masyarakat secara on line. “Semua satker Kemenag yang mempunyai layanan publik harus membuat Standard Pelayanan Minimal (SPM), dan Standard Layanan Prima (SLP),” tandasnya.(www.kemenag.go.id)

KUA dan Haji Harus Bersih dari Gratifikasi

 

“Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) harus benar-benar bersih dari gratifikasi. Sebagai satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat mereka harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang jelas, mempunyai rumusan standar pelayanan minimal dan mengacu pada standar pelayanan prima.” tegas Inspektur Jenderal M. Jasin dalam Rapat Gelar Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus Tahap II di ruang Inspektorat Investigasi (Senin, 02/03/2015).

Di tahun 2014 capaian kinerja Kementerian Agama menurut mantan jajaran pimpinan KPK ini masih berkisar pada skor 54,83 capaiannya masih rendah. Sehingga di tahun 2015 Itjen akan melakukan evaluasi kinerja kepada 118 satuan kerja (satker) sebagai piloting project. Hal itu dimaksudkan agar outcome kinerja Kementerian Agama dalam pembangunan keagamaan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat dirasakan keberadaannya.

“Kementerian Agama dengan jumlah pegawai sekitar 240 ribuan dan menghabiskan anggaran setiap tahunnya sekitar 60 triliyun belum signifikan dalam membangun icon bersih dan melayani kepentingan masyarakat secara prima termasuk dalam peningkatan mutu pendidikan.” papar M. Jasin pula.

Untuk mendorong agar satker di bawah lingkup Kementerian Agama tidak gemuk struktur, Irjen M. Jasin merekomendasikan agar Madrasah Ibdtidaiyah (MI) tidak lagi menjadi satker. Hal itu untuk efektifitas struktur dan meminimalisir ketidaktertiban administrasi satker karena tidak terlalu banyak lagi. Sehingga Itjen diharapkan menjadi agent of change dalam pembangunan mindset dan kinerja Kementerian Agama secara khusus dan pembangunan masyarakat secara umum.(www.itjen.kemenag.go.id)

Dumas

Serial Implementasi Zona Integritas: Responsif Terhadap Aduan Masyarakat

Kemenag berkomitmen untuk bergerak cepat dalam implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK-WBBM). Setelah dicanangkan pada Desember 2012 yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat Eselon I saat itu, tahun ini Kemenag menetapkan 500 satker yang dijadikan pilot project implementasi ZI WBK-WBBM, pusat dan daerah.

Selain itu, untuk mempermudah masyarakat, baik umum maupun jajaran pegawai Kemenag pusat dan daerah, Kemenag melalui Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk responsive terhadap setiap pengaduan masyarakat. Sebagai Unit Pengerak Integritas (UPI), Irjen Kemenag M. Jasin menegaskan bahwa satker yang dipimpinnya ini telah melakukan pengelolaan pengaduan.  Untuk memberikan kepastian, Itjen bahkan sudah membuat standard pelayanan bahwa setiap aduan harus direspon maksimal dalam kurun waktu 20 hari.

“Terkait pengaduan, kita sudah menetapkan waktu, 20 hari harus kita respon,” tegas Irjen Kemenag M. Jasin dalam sebuah kesempatan wawancara dengan  kontributor Pinmas di ruang kerjanya, Rabu (07/01) lalu.

Permenpan No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan  ZI WBK-WBBM mengatur bahwa setidaknya ada 20 item yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembakga dalam membangun ZI WBK-WBBM. Dua di antaranya terkait dengan  penerapan Whistle Blower System (WBS) tindak pidana korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas). 

WBS adalah sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhahdap pelapor. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempat kerjanya. Adapun  dumas, mekanismenya lebih dikhususkan pada masalah maladministrasi. Maksudnya, pengaduan yang terkait dengan perilaku atau perbuatan melawan hukum atau melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil atau immaterial bagi masyarakat dan perorangan. 

Respon atas aduan masyarakat (dumas), lanjut M. Jasin, hanya diberikan kepada dumas yang memenuhi persyaratan untuk dijawab, misalnya  ada nama dan alamat. “Kalau sms atau email tidak ada nama dan tidak ada alamat, itu repot,” terang mantan komisioner KPK ini. 

M. Jasin mengaku bahwa Itjen Kemenag terus meningkatkan layanan pengaduan masyarakat, baik dari  aspek kompetensi SDM maupun  sistem pengaduannya.  Menurutnya, seiring dengan berkembangnya sarana dumas, Itjen akan segera memperbaharu SOP yang sudah ada. “SOP nya sudah ada dan akan diperbaharui karena media yang kita tawarkan untuk menjadi akses masyarakat kepada Kemenag, khususnya ke Itjen itu bisa melalui email, sms, telepon, surat pengaduan, kotak pengaduan, langsung kepada petugas juga bisa,” terangnya. 

Ditambahkan M. Jasin,  Itjen juga sudah  mulai memperkenalkan Whistle Blowing System, melalui sistem yang akan dikembangkan dan disosialisasikan programnya agar pelapor atau yang mengadukan mau mencantumkan nomor password nya. Menurutnya, selama ini masyarakat atau aparatur yang mengirim aduan belum memahami betul bahwa kalau dengan WBS harus menggunakan password. 

“Kalau WBS, asal ada password maka kita respon langsung. Seperti di KPK itu tidak ada yang tersisa, semua terespon langsung karena bisa kita hubungi kembali untuk kita guide untuk bisa memenuhi bukti awal yang dia ketahui yang mengindikasikan adanya penyimpangan,” tambahnya.

Untuk menyampaikan dumas melalui WBS yang dikembangkan Itjen Kemenag, masyarakat bisa mengunjungi situs berikut: http://wbs.kemenag.go.id/

Layanan dumas menjadi salah satu dari 20 item yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (ZI WBK-WBBM). Pada tahun 2015 ini, Kemenag segera membuat piloting project satker, pusat dan daerah, yang harus menerapkan ZI WBK-WBBM dan akan dievaluasi setiap semester. (sumber : www.kemenag.go.id)