.

Kamis, 19 Desember 2013

Jumat, 13 Desember 2013

Remunerasi

Presiden SBY Sudah Tanda Tangani Perpres Pemberian Tunjangan Kinerja untuk 27 K/L

Ini kabar gembira buat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 27 Kementerian/Lembaga yang telah mengajukan proses pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Desember 2013 telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai untuk ke-27 K/L.

Ada 27 Peraturan Presiden yang ditandatandatangani oleh Presiden SBY, dimana satu nomor Perpres untuk satu K/L, yaitu mulai Peraturan Presiden Nomor 77/2013 hingga Peraturan Presiden Nomor 103/2013.

Ke-27 K/L yang telah memperoleh Perpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai adalah: 1. Kemendagri; 2. Kementerian ESDM; 3. Kementerian Kehutanan; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Kementerian Kesehatan; 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi; 7. Kementerian Lingkungan Hidup; 8. Kementerian Luar Negeri; 9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

10. Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Kementerian PDT; 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Kementerian Perdagangan; 14. Kementerian Perhubungan; 15. Kementerian Sosial; 16. Kemenakertrans; 17. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional; 18. Badan Intelijen Negara;

19. Badan Koordinasi Keamanan Laut; 20. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika; 21. BNP2TKI; 22. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 23. Badan SAR Nasional; 24. Badan Standarisasi Nasional; 25. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; 26. Setjen Dewan Ketahanan Nasional; dan 27. Setjen Ombudsman.

Berlaku 1 Juli 2013

Terkait dengan pemberian tunjangan kinerja itu, Kementerian Kehutanan telah menyiapkan anggaran Rp 279,199 miliar. “Jika Perpres sudah ditandatangani oleh Presiden, maka pemberian tunjangan kinerja atau yang dikenal dengan remunerasi pegawai Kementerian Kehutanan akan dibayar pada akhir 2013, terhitung mulai 1 Juli 2013,” kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada Pembinaan Rimbawan Hari Ulang Tahun Ke 42 Korpri lingkup Kementerian Kehutanan di Jakarta, Rabu (27/11).

Menhut menjelaskan, kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan kinerja Kemenhut tahun 2013 adalah Rp279,199 miliar, yang akan ditutup dengan optimalisasi anggaran sebesar Rp84,2 miliar sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp194,9 miliar. "Kekurangan tersebut akan dipenuhi setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR," katanya. (ES)

Sumber : www.setkab.go.id Kamis, 12 Desember 2013 - 10:01 WIB

Kamis, 12 Desember 2013

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BOGOR

Komplek Pemda Jl. Bersih – Telp. (021) 87913669 – 87914319 – 87914320

Fax. (021) 87913669 Cibinong - Bogor 16914

Nomor : Kd.10.01/1/Kp.04.1/10953/2013 Bogor, 11 Desember 2013

Sifat : Penting dan Segera

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Instruksi Penandatanganan Pakta Integritas

Kepada Yth :

1. Kepala Sub. Bag. Tata Usaha

2. Kepala Seksi

3. Kepala KUA Kecamatan

4. Kepala Madrasah Negeri

5. Para Penghulu

6. Para Penyuluh Agama Islam

7. Pengawas Madrasah dan PAI

8. Karyawan/Karyawati

di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan PerMenPan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Wilayah Kementerian Agama, Implementasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Agama pada tanggal 18 Desember 2012, Surat Nomor IJ/2.b/Kp.04.1/1274/2013 tanggal 27 Nopember 2013 tentang Penilaian Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Hasil pengarahan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama kepada para Pejabat Eselon III di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2013 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan Sosialisasi dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tentang Teknis Pengisian LHKPN dan Pakta Integritas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi pada tanggal 11 Desember 2013,

Sehubungan hal tersebut diatas kami instruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk menandatangani Pakta Integritas dengan disaksikan oleh atasan langsungnya sesuai jadwal terlampir. Dalam penandatanganan Pakta Integritas seluruh PNS diwajibkan membawa Materai 6000.

Selanjutnya untuk kelancaran penandatanganan Pakta Integritas tersebut, kami telah membentuk TIM yang akan bertugas memandu kegiatan dimaksud sesuai jadwal terlampir. Kepada pimpinan Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai tempat/lokasi kegiatan agar mempersiapkan tempatnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum          Wr.     Wb.
                                                                          Kepala,

                                                                               ttd

                                                                          Dr. H. Suhendra, MM.
                                                                          NIP. 195908121984031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bandung.

=======================================================================

Lampiran Surat Nomor : Kd.10.01/1/Kp.04.1/10953/2013

Tanggal : 11 Desember 2013

JADWAL PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERUIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA SATKER	HARI /TANGGAL	JAM	TEMPAT
1	PNS di lingkungan Kemenag	JUM'AT, 13 DESEMBER 2013	13.00-SELESAI	AULA KEMENAG
2	PNS pada Madrasah Negeri di lingkungan Kemenag Kab Bogor, PNS Wilayah Kecamatan : Cibinong, Sukaraja, Babakanmadang, Citeureup, Gunungputri dan Klapanunggal	SENIN, 16 DESEMBER 2013	11.00-SELESAI	AULA KEMENAG
3	PNS Wilayah Kecamatan : Cisarua, Megemendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, dan Cijeruk	SELASA, 17 DESEMBER 2013	08.00-SELESAI	KUA MEGAMENDUNG
4	PNS Wilayah Kecamatan : Ciomas, Tamansari, Dramaga, Tenjolaya, Ciampea, Cibungbulang dan Pamijahan	SELASA, 17 DESEMBER 2013	08.00-SELESAI	KUA KEC. CIAMPEA
5	PNS Wilayah Kecamatan : Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, dan Jasinga	RABU, 18 DESEMBER 2013	08.00-SELESAI	MTSN BABAKANSIRNA
6	PNS Wilayah Kecamatan : Cileungsi, Jonggol, Sukamakmur, Cariu, dan Tanjungsari	RABU, 18 DESEMBER 2013	08.00-SELESAI	MAN JONGGOL
7	PNS Wilayah Kecamatan : Bojonggede, Tajurhalang, Parung, Kemang, Rancabungur, Ciseeng dan Gunungsindur	KAMIS, 19 DESEMBER 2013	08.00-SELESAI	MTSN PARUNG
8	PNS Wilayah Kecamatan : Rumpin, Tenjo dan Parungpanjang	KAMIS, 19 DESEMBER 2013	08.00-SELESAI	KUA KEC. RUMPIN

Kepala,

ttd

Dr. H. Suhendra, MM.

NIP. 195908121984031003

Jumat, 15 November 2013

Karopeg: Assessment Salah Satu Pola Terbaik untuk Penilaian Kompetensi Pegawai

Untuk menilai kompetensi pegawai, assessment merupakan pola terbaik dibanding pola-pola lain yang harus dlakukan terhadap karyawan Kementerian Agama. Demikian disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Mahsusi saat memberikan arahan pada Rapat Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Assesment Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (31/10).
“Saya yakin ada pola-pola lain, tetapi dalam hal ini assessment merupakan pola teknik terbaik untuk penilaian kompetensi pegawai”, ujar Mahsusi.
Terkait dengan finalisasi rancangan regulasi assessment, Mahsusi mengatakan, bahwa hal tersebut akan terwujud bila tim yang ada mempunyai komitmen dan mencurahkan apa yang ada untuk memperbaiki dan sekaligus menyempurnakan draft yang telah disusun oleh tim penyusun.
Menurut Mahsusi, assessment ini sudah bergerak pada dua arah, pada irama yang sama.Sambil studi banding, merumuskan beberapa data,merumuskan regulasi, dan sudah melakukan piloting, perwujudan Assessment Center di Kementerian Agama dilakukan simultan. Mahsusi berharap (dalam penyusunan regulasi) agar juga dikuatkan atau diperkuat dengan sumber-sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan sekaligus melihat spesifikasi yang ada di Kementerian Agama.
“Dengan mengawinkan tiga hal itu, Saya yakin, kita bisa menampilkan rumusan yang terbaik dan bisa diimplementasikan di Kemenag”, terang Mahsusi.
Mahsusi juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan assessment sesungguhnya semula (sebelumnya) seperti apa, itu belum begitu jelas, sekarang menurut Mahsusi, sudah mengerucut. Pada waktu itu, lanjut Mahsusi, kita berpikir bagaimana mengukur kompetensi, mengukur integritas, dan bagaimana mengukur komitmen, ada upaya juga membuat tes-tes prediktif lalu diteskan pada sejumlah pegawai, agar bagaimana pegawai tersebut mempunyai proyeksi bekerja lebih baik di masa akan datang.
“ Ternyata mengukur integritas, mengukur komitmen, dan membuat tes-tes prediktif terhadap PNS untuk tahu kinerjanya ke depan akan lebih baik, itu tidak mudah”, ujar Mahsusi.
Di dalam instrumen, menurut Mahsusi, kompetensi harus dimaknai agak luas. Kompetensi dengan pemikiran atau kemampuan, tetapi juga kompetensi kaitannya dengan prilaku juga sikap. Ketiga-tiganya masuk dalam ranah kompetensi, kompetensi dalam penguasaan pengetahuan, tetapi juga kompetensi pada prilaku dan sikap.
“Ketiga kompetensi tersebut, agar menjadi catatan penting dalam merumuskan instrumen-instrumen selanjutnya”, papar Mahsusi.
Instrumen menurut Mahsusi adalah suatu alat mendapatkan data yang diinginkan. Mahsusi menilai instrumen yang ada harus benar-benar teruji dari sisi objektivitas, validitas, dan reabilitas.
Sumber : www.kemenag.go.id

Kamis, 07 November 2013

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BOGOR

Komplek Pemda Jl. Bersih – Telp. (021) 87913669 – 87914319 – 87914320

Fax. (021) 87913669 Cibinong – Bogor 16914

Nomor : Kd.10.01/1/Kp.07.1/9881/2013 Bogor, 08 Nopember 2013

Sifat : Penting dan Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas daftar nama undangan dan jadwal kegiatam

Perihal : Instruksi Mengikuti Kegiatan Pembinaan Kepegawaian

Kepada Yang Terhormat,

Daftar nama undangan terlampir

di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti kegiatan Pembinaan Kepegawaian pada Selasa, 22 Oktober 2013 dan hasil evaluasi terhadap validasi data pegawai menggunakan Aplikasi SIMPEH 4.00 di KUA Kecamatan, Madrasah Negeri dan lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, maka kami instruksikan kepada Saudara/I untuk mengikutii acara Pembinaan Kepegawaian : “Pemanfaatan Aplikasi SIMPEG 4.00 Dalam Konstalasi Kegiatan Kepegawaian di Era Keterbukaan Informasi” pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Nopember 2013

Jam : 12.30-17.30 Wib

Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

Kepada peserta pembinaan diwajibkan membawa : Surat Tugas, Laptop dan Modem, Print Out Daftar Riwayat Hidup PNS di lingkungan Satuan Kerjanya Hasil dari Validasi Data Pegawai Menggunakan SIMPEG 4.00.(dijilid), foto copy SK Mutasi/Pelantikan untuk PNS yang masih masuk satker lain.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat berhubungan kepada Saudara Miftachul Huda (HP. 081283701132 - 081553202323).

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

a.n. Kepala

Kepala Sub. Bag. Tata Usaha

ttd

Drs. H. Bahrul Ulum, M.Pd.I.

NIP. 196004041990031003

Tembusan :

1. Sekjend Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian, Jakarta ;

2. Irjend Kementerian Agama, Jakarta ;

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bandung;

4. Kepala Kantor (Sebagai Laporan)

=======================================================

Lampiran

Surat Nomor : Kd.10.01/1/Kp.07.1/9881/2013

tanggal 08 Nopember 2013

	DAFTAR NAMA PESERTA PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
“Pemanfaatan Aplikasi SIMPEG 4.00 Dalam Konstalasi Kegiatan Kepegawaian di Era Keterbukaan Informasi”
Selasa, 12 Nopember 2013

NO	NAMA	JABATAN	OPERATOR
1	*MAS AGUS TISNARAHADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*SUB. BAG. TATA USAHA*
2	*DYAH PUSPITASARI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*SUB. BAG. TATA USAHA*
3	*SALIM APENDI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*URAIS DAN PEMBINAAN SYARIAH*
4	*DIAZ RIZKI SEPTIADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*PD PONTREN*
5	*ASEP SUPRIYADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*PENDIDIKAN MADRASAH*
6	*HASAN SAJILI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*
7	*HJ. JAATU YA SHOLILLAH*	*Pengolah Data SIMPEG*	*PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH*
8	*BAMBANG KELANA RUJITA*	*Pengolah Data SIMPEG*	*PENAIS, ZAKAT DAN WAKAF*
9	*YANYAN MULYADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA BABAKANMADANG*
10	*FADLI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA BOJONGGEDE*
11	*SUBHAN FAJAR*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CARINGIN*
12	*EEM RATNANINGSIH*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CARIU*
13	*TB AHMAD ULFI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIAMPEA*
14	*ZAENAL AMRI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIAWI*
15	*ABDUL QODIR ZAELANI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIBINONG*
16	*ADI SUPRIYADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIBUNGBULANG*
17	*MEGANTARA SECA KUSUMAH*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIGOMBONG*
18	*ASEP ROHADIAN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIGUDEG*
19	*IDHAM FAHMI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIJERUK*
20	*ADE JANWARUDIN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CILEUNGSI*
21	*ROMY ROSYAD MAHDI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CIOMAS*
22	*MULYADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CISARUA*
23	*YUDO HARIYANTO*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CISEENG*
24	*M. ASNAWI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA CITEUREUP*
25	*YUYUN YUNIAWATI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA DRAMAGA*
26	*ABAS*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA GUNUNGPUTERI*
27	*ENDI SEPTIANTO*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA GUNUNGSINDUR*
28	*TB MA'SUM ISKANDAR*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA JASINGA*
29	*NUR CAHAYA*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA JONGGOL*
30	*MUHAMMAD IQBAL AL-AMIN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA KEMANG*
31	*SAEPUL IKHWAN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA KLAPANUNGGAL*
32	*IMAN SOLEHUDIN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA LEUWILIANG*
33	*KHOLID RIZALUDIN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA LEUWISADENG*
34		*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA MEGAMENDUNG*
35	*IRI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA NANGGUNG*
36	*ISLAH*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA PAMIJAHAN*
37	*AHYANI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA PARUNG*
38	*SURYADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA PARUNGPANJANG*

39		*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA RANCABUNGUR*
40	*ENJANG FAOZI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA RUMPIN*
41	*UJANG HAERUDIN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA SUKAJAYA*
42	*ADE IRAWAN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA SUKAMAKMUR*
43	*ADE HASAN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA SUKARAJA*
44	*H. EDI SURYADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA TAJURHALANG*
45	*NIA FITRIANI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA TAMANSARI*
46	*SLAMET RIYADIN*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA TANJUNGSARI*
47	*UGAN KOSWARA*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA TENJO*
48	*HENDRA SUDARJAT*	*Pengolah Data SIMPEG*	*KUA TENJOLAYA*
49	*SITI ROBIAH*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MAN CIBINONG*
50	*DEDE ANWAR*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MAN PARUNGPANJANG*
51	*AJENG KAMALIAH*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MAN CIJERUK*
52	*HOLISOH*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MAN JONGGOL*
53	*M. IZHARUL HAQ*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MAN LEUWILIANG*
54	*MADROJI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MTSN BABAKAN SIRNA*
55	*OBAY*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MTSN CARIU*
56	*SITI RAHMIYATI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MTSN PARUNG*
57	*RUDI SUHENDI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MTSN CIBINONG*
58	*JAPAR SODIK*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MIN SADENG*
59	*MULYADI*	*Pengolah Data SIMPEG*	*MIN PARUNG*

a.n. Kepala

Kepala Sub. Bag. Tata Usaha

ttd

Drs. H. Bahrul Ulum, M.Pd.I.

NIP. 196004041990031003

Persyaratan Usul Karpeg

DASAR HUKUM : KEP. BERSAMA MENDAGRI DAN BAKN NO: 217 TAHUN 1974 NO: 070 / KEP / 1974 KARPEG (KARTU PEGAWAI) DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG TELAH BERSTATUS SEBAGAI PNS, DENGAN KATA LAIN CPNS TIDAK DIBERIKAN KARPEG. KARPEG ADALAH KARTU IDENTITAS DIRI ARTINYA PEMEGANGNYA ADALAH PNS. KARPEG BERLAKU SELAMA YANG BERSANGKUTAN MENJADI PNS, APABILA YANG BERSANGKUTAN TELAH BERHENTI MENJADI PNS MAKA KARPEG DENGAN SENDIRINYA TIDAK BERLAKU LAGI. KEGUNAAN KARPEG ANTARA LAIN: KENAIKAN PANGKAT; KENAIKAN GAJI BEKALA; PENSIUN; DLL. PERSYARATAN PEMBUATAN KARPEG  Melampirkan SK CPNS (dilegalisir)  Melampirkan SK PNS (dilegalisir)  Melampirkan sertifikat Diklat Prajabatan (dilegalisir)  Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar

Persyaratan Usul Taspen

TASPEN MERUPAKAN KEPANJANGAN DARI TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI, YANG PENGELOLAANNYA DILAKUKAN OLEH PT.TASPEN DENGAN FUNGSI MENYELENGGARAKAN ASURANSI SOSIAL TERMASUK DANA PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PENCAIRAN DANA TASPEN SESUAI TUJUANNYA SEBAGAI TABUNGAN DAN ASURANSI, BARU DAPAT DICAIRKAN KETIKA ANGGOTANYA MEMASUKI MASA PENSIUN/MENINGGAL DUNIA YAITU DENGAN MENUNJUKKAN KARTU ANGGOTA DAN BUKTI-BUKTI PENSIUN PNS YANG BERSANGKUTAN SEDANGKAN PERSYARATAN PEMBUATAN TASPEN  Surat pengantar dari kepala Badan Kepegawaian Daerah  Daftar nominatif nama-nama pegawai sebanyak orang rangkap Satu  Foto Copy Kartu Pegawai sebanyak 1 lembar (bila sudah punya)  Foto Copy SK calon pegawai (80 %) sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy Surat Melaksanakan Tugas sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy SK PNS (100%) sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy SK terakhir/KGB sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy KP4/SKUMPTK sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy penetapan NIP CPNS dari BKN regional III Bandung  Foto Copy Daftar Gaji terakhir sebanyak 1 lembar dilegalisir

Persyaratan Usul Askes

ASKES ADALAH ASURANSI KESEHATAN BAGI PNS, PENERIMA PENSIUN, VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA DAN BERLAKU NASIONAL. PESERTA ASKES HARUS MEMILIKI KARTU ASKES SEBAGAI IDENTITAS ATAU BUKTI SAH SEBAGAI PESERTA UNTUK DITUNJUKKAN SETIAP KALI BEROBAT DI FASILITAS KESEHATAN YANG DITUNJUK OLEH PT.ASKES DAN MASING-MASING PESERTA DAN KELUARGA MEMILIKI 1 (SATU) KARTU ASKES. KARTU ASKES DIBUAT DI PT ASKES KANTOR CABANG/PT ASKES KABUPATEN/KOTA SETEMPAT SESUAI DENGAN DOMISILI PESERTA. KEGUNAAN ASKES: 1. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA; 2. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN; 3. RAWAT INAP; 4. PERSALINAN; 5. PELAYANAN OBAT. HAK KELAS PERAWATAN: RUMAH SAKIT PEMERINTAH 1. GOLONGAN I DAN II KELAS 3; 2. GOLONGAN III KELAS 2; 3. GOLONGAN IV KELAS I. PERSYARATAN PEMBUATAN ASKES  Foto Copy SK terakhir  Foto Copy Daftar Gaji  Foto Copy KTP  Foto Copy KK  Foto Copy Akta Kelahiran Anak  Foto Copy Surat Nikah  Mengisi blanko ASKES  Pas Foto ukuran 2 x 3 1 lembar

PERSYARATAN PENSIUN

Pensiun Karena BUP 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 5. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 6. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun Karena BUP & Kenaikan Pangkat Pengabdian 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir 5. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 6. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 7. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir DP3 1 tahun terkahir bernilai baik 8. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun belum mencapai BUP (Pensiun dini) 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dan atau surat usulan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 5. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 6. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun Janda/Duda 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Surat Keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 5. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 6. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 7. Fotocopy surat nikah dan daftar susunan keluarga 8. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun Janda/Duda & Kenaikan Pangkat Pengabdian 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Surat Keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 5. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 6. Fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir 7. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 8. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir DP3 1 tahun terkahir bernilai baik 10. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm

PERSYARATAN KARIS DAN KARSU

Karis / Karsu adalah kartu identitas istri/suami pns dalam arti pemegangnya adalah istri/suami yang sah; Apabila istri/suami bercerai maka karis/karsu tidak berlaku lagi. Apabila rujuk kembali maka karis/karsu berlaku kembali. Kegunaannya: Apabila pensiun, suami/istri yang sah atau yang ada kartu karis/karsunya, yang berhak mengambil pensiun. Syarat pembuatan karis/karsu: 1. Copy sk terakhir legalisir; 2. Copy akta/surat nikah; 3. Mengisi laporan perkawinan (pertama/janda/duda); 4. Pas foto 2x3 cm = 2 lembar (hitam putih). 5. Izin cerai atasan 6. Akta cerai 7. Surat keterangan kematian (alm)