WTP Kemenag Diraih dengan Kerja Keras

Irjen Kementerian Agama M. Suparta mengakui, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2011, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran kementerian tersebut.

“Ini merupakan hasil kerja keras semua jajaran Kemenag,” katanya sambil mengucapkan rasa syukur di Jakarta, Rabu (30/5).

Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, di jajaran Kementerian Agama memang terjadi perubahan dan perbaikan besar-besaran. Pradigma baru di kalangan jajaran Kemenag membawa perubahan pula terhadap kinerja para karyawan. “Bagi saya, ini prestasi sangat luar biasa,” jelas Suparta.

Kendati prestasi itu telah diraih, Suparta melanjutkan, hal itu jangan membuat seluruh jajaran Kementerian Agama lantas mengendur kinerjanya. Kewaspadaan harus tetap tinggi lantaran mempertahankan prestasi yang terbaik itu jauh lebih berat dari pada meraihnya.

Kedepan, jajaran Kemenag harus menjadi barisan terdepan di antara kementerian lain. Hal ini memang tidak mudah. Apalagi di Kementerian Agama memiliki 4474 Satuan Kerja (Satker). Di kementerian lain, gak ada Satker sebanyak itu. Namun ia menegaskan bahwa hal itu bisa diatasi selama seluruh karyawan bekerja memegang aturan yang berlaku dengan didukung kerja ikhlas.

Kata kuncinya, kata Suparta, kerja ikhlas dengan disusul keteladanan. WTP adalah prestasi luar biasa yang dicapai kementerian ini sehingga kedepan, untuk mempertahankannya, tidak ada pilihan lain harus bekerja lebih keras lagi sesuai aturan yang berlaku sebagai acuannya.

Sementara itu Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag Zubaedi mengatakan hingga kini belum mendapat kejelasan bahwa Kemenag mendapat predikat WTP. Ibarat keputusan dari Mahkamah Agung (MA), pihaknya belum mendapat salinan putusan. Tetapi, dari laporan yang didengar, ia membenarkan predikat tersebut memang benar diterima Kemenag.

Sejauh ia ketahui, upaya untuk mendapatkan WTP sudah lama dicanangkan Menag Suryadharma Ali. Banyaknya Satker di lingkungan Kemenag sesungguhnya bukan hambatan untuk mendapatkan predikatWTP. Justru itu harus diraih. Tentu prosedur untuk mencapai hal itu dilakukan dengan tetap mengindahkan aturan yang ada, berjalan sesuai dengan “on the track”, katanya.

Proses perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan harus akuntabel. Tentu di dalamnya mengandung pengertian menghindari penyimpangan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di setiap Satker diperkuat, ia menjelaskan.

Ia menambahkan, rekrutmen tenaga akuntan yang kompeten beberapa tahun silam ternyata ikut mengubah wajah Kemenag. Dengan begitu, ekspektasi masyarakat yang menghendaki wajah Kemenag “bersih” dari tindakan tercela, dapat dijawab saat Kemenag mendapat WTP. Karena tuntutan masyarakat demikian tinggi, tentu ke depan harus lebih keras lagi bekerja dan berhati-hati.

Sumber : www.kemenag.go.id