.

Jumat, 18 Oktober 2013

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BOGOR

Komplek Pemda Jl. Bersih – Telp. (021) 87913669 – 87914319 – 87914320

Fax. (021) 87913669 Cibinong – Bogor 16914

Nomor : Kd.10.01/1/Kp.07.1/9374/2013 Bogor, 18 Oktober 2013

Sifat : Penting dan Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas daftar undangan

Perihal : Instruksi Mengikuti Kegiatan Pembinaan Kepegawaian

Kepada Yang Terhormat,

Daftar nama undangan terlampir

di Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.II/1/Kp.07.1/02353/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Tindaklanjut Pemanfaatan Aplikasi SIMPEG 4.0. dan hasil rapat Konsinyasi Data PNS Kementerian Agama pada tanggal 7 - 10 Oktober 2013 di Jakarta, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, diantaranya :

1. Kementerian Agama pada tahun anggaran 2014 merupakan salah satu kementerian yang akan melaksanakan remunerasi;

2. Salah satu syarat disetujui remunerasi adalah validitas data pegawai Kementerian Agama;

3. Untuk proses validasi data PNS, Kementerian Agama Pusat dalam hal ini Biro Kepegawaian telah membuat sistem informasi kepegawaian (Simpeg Online) untuk digunakan mulai level 1-3 (Kanwil, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Madrasah Negeri, dan KUA Kecamatan) dalam mengolah data pegawai.

4. Validasi data pegawai harus sudah selesai pada akhir bulan Oktober 2013.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami instruksikan Saudara/i untuk hadir dalam rangka mengikuti kegiatan pembinaan kepegawaian pada :

Hari/tanggal : Selasa, 22 Oktober 2013

Jam : 09.00 - 13.00 Wib.

Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.

Khusus kepada para pengelola data simpeg sebagaimana daftar nama undangan terlampir (nomor urut 59 - 119) diwajibkan membawa laptop dan modem, menyerahkan biodata pengelola simpeg, dan Daftar Riwayat Hidup PNS di lingkungan kerja masing-masing. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat berhubungan kepada Saudara Miftachul Huda (HP. 081283701132).

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala,

ttd

Dr. H. Suhendra, MM

NIP. 195908121984031003

Tembusan :

1. Sekjend Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian, Jakarta ;

2. Irjend Kementerian Agama, Jakarta ;

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Persyaratan Usul Karpeg

DASAR HUKUM : KEP. BERSAMA MENDAGRI DAN BAKN NO: 217 TAHUN 1974 NO: 070 / KEP / 1974 KARPEG (KARTU PEGAWAI) DIBERIKAN KEPADA MEREKA YANG TELAH BERSTATUS SEBAGAI PNS, DENGAN KATA LAIN CPNS TIDAK DIBERIKAN KARPEG. KARPEG ADALAH KARTU IDENTITAS DIRI ARTINYA PEMEGANGNYA ADALAH PNS. KARPEG BERLAKU SELAMA YANG BERSANGKUTAN MENJADI PNS, APABILA YANG BERSANGKUTAN TELAH BERHENTI MENJADI PNS MAKA KARPEG DENGAN SENDIRINYA TIDAK BERLAKU LAGI. KEGUNAAN KARPEG ANTARA LAIN: KENAIKAN PANGKAT; KENAIKAN GAJI BEKALA; PENSIUN; DLL. PERSYARATAN PEMBUATAN KARPEG  Melampirkan SK CPNS (dilegalisir)  Melampirkan SK PNS (dilegalisir)  Melampirkan sertifikat Diklat Prajabatan (dilegalisir)  Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar

Persyaratan Usul Taspen

TASPEN MERUPAKAN KEPANJANGAN DARI TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI, YANG PENGELOLAANNYA DILAKUKAN OLEH PT.TASPEN DENGAN FUNGSI MENYELENGGARAKAN ASURANSI SOSIAL TERMASUK DANA PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PENCAIRAN DANA TASPEN SESUAI TUJUANNYA SEBAGAI TABUNGAN DAN ASURANSI, BARU DAPAT DICAIRKAN KETIKA ANGGOTANYA MEMASUKI MASA PENSIUN/MENINGGAL DUNIA YAITU DENGAN MENUNJUKKAN KARTU ANGGOTA DAN BUKTI-BUKTI PENSIUN PNS YANG BERSANGKUTAN SEDANGKAN PERSYARATAN PEMBUATAN TASPEN  Surat pengantar dari kepala Badan Kepegawaian Daerah  Daftar nominatif nama-nama pegawai sebanyak orang rangkap Satu  Foto Copy Kartu Pegawai sebanyak 1 lembar (bila sudah punya)  Foto Copy SK calon pegawai (80 %) sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy Surat Melaksanakan Tugas sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy SK PNS (100%) sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy SK terakhir/KGB sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy KP4/SKUMPTK sebanyak 1 lembar dilegalisir  Foto Copy penetapan NIP CPNS dari BKN regional III Bandung  Foto Copy Daftar Gaji terakhir sebanyak 1 lembar dilegalisir

Persyaratan Usul Askes

ASKES ADALAH ASURANSI KESEHATAN BAGI PNS, PENERIMA PENSIUN, VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA DAN BERLAKU NASIONAL. PESERTA ASKES HARUS MEMILIKI KARTU ASKES SEBAGAI IDENTITAS ATAU BUKTI SAH SEBAGAI PESERTA UNTUK DITUNJUKKAN SETIAP KALI BEROBAT DI FASILITAS KESEHATAN YANG DITUNJUK OLEH PT.ASKES DAN MASING-MASING PESERTA DAN KELUARGA MEMILIKI 1 (SATU) KARTU ASKES. KARTU ASKES DIBUAT DI PT ASKES KANTOR CABANG/PT ASKES KABUPATEN/KOTA SETEMPAT SESUAI DENGAN DOMISILI PESERTA. KEGUNAAN ASKES: 1. PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA; 2. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN; 3. RAWAT INAP; 4. PERSALINAN; 5. PELAYANAN OBAT. HAK KELAS PERAWATAN: RUMAH SAKIT PEMERINTAH 1. GOLONGAN I DAN II KELAS 3; 2. GOLONGAN III KELAS 2; 3. GOLONGAN IV KELAS I. PERSYARATAN PEMBUATAN ASKES  Foto Copy SK terakhir  Foto Copy Daftar Gaji  Foto Copy KTP  Foto Copy KK  Foto Copy Akta Kelahiran Anak  Foto Copy Surat Nikah  Mengisi blanko ASKES  Pas Foto ukuran 2 x 3 1 lembar

PERSYARATAN PENSIUN

Pensiun Karena BUP 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 5. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 6. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun Karena BUP & Kenaikan Pangkat Pengabdian 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir 5. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 6. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 7. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir DP3 1 tahun terkahir bernilai baik 8. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun belum mencapai BUP (Pensiun dini) 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dan atau surat usulan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 5. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 6. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun Janda/Duda 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Surat Keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 5. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 6. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 7. Fotocopy surat nikah dan daftar susunan keluarga 8. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm Pensiun Janda/Duda & Kenaikan Pangkat Pengabdian 1. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh isteri/isteri-isteri/suami/anak 2. Fotocopy surat keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (SKKP) terakhir 4. Surat Keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 5. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kepala Kelurahan/Desa/Camat 6. Fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir 7. Fotocopy Surat nikah dan daftar susunan keluarga 8. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir 9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir DP3 1 tahun terkahir bernilai baik 10. 7 (tujuh) buah pas photo ukuran 4 x 6 cm

PERSYARATAN KARIS DAN KARSU

Karis / Karsu adalah kartu identitas istri/suami pns dalam arti pemegangnya adalah istri/suami yang sah; Apabila istri/suami bercerai maka karis/karsu tidak berlaku lagi. Apabila rujuk kembali maka karis/karsu berlaku kembali. Kegunaannya: Apabila pensiun, suami/istri yang sah atau yang ada kartu karis/karsunya, yang berhak mengambil pensiun. Syarat pembuatan karis/karsu: 1. Copy sk terakhir legalisir; 2. Copy akta/surat nikah; 3. Mengisi laporan perkawinan (pertama/janda/duda); 4. Pas foto 2x3 cm = 2 lembar (hitam putih). 5. Izin cerai atasan 6. Akta cerai 7. Surat keterangan kematian (alm)